MEDAN, kedannews.co.id – Ratusan warga antusias menghadiri Reses V Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 yang digelar anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PSI, Drs. Godfried Effendi Lubis, di Lapangan Jalan Sempurna Ujung, Lingkungan 5, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu pagi (21/02/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Bapenda, Dispora, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR).
Tekankan Pendidikan 20 Persen APBD
Dalam pemaparannya, Godfried menegaskan bahwa 20 persen dari APBD Kota Medan wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan, sesuai amanat undang-undang.
“Saya duduk di Badan Anggaran DPRD Kota Medan. Total APBD kita sekitar Rp7,6 triliun. Dua puluh persen itu sekitar Rp1,5 triliun untuk Dinas Pendidikan. Jadi menurut hemat saya, tidak ada lagi alasan adanya pungutan di jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP,” tegasnya di hadapan warga.
Ia menyatakan, dengan anggaran sebesar itu, kualitas pendidikan di Kota Medan harus semakin baik dan tidak membebani orang tua siswa dengan pungutan di luar ketentuan.
Program Bedah Rumah dan Sambungan PDAM
Godfried juga memaparkan peluang bantuan rumah tidak layak huni melalui Dinas PKPCKTR. Warga yang memiliki rumah sendiri namun dalam kondisi tidak layak huni dapat mengajukan bantuan pembangunan senilai sekitar Rp190 juta, dengan syarat kepemilikan tanah jelas dan tidak dalam sengketa.
Selain itu, ia menyoroti persoalan sambungan air bersih. Menurutnya, Pemko Medan telah menganggarkan bantuan penyambungan pipa dari induk ke depan rumah warga secara gratis, khususnya bagi kawasan gang yang belum terjangkau distribusi.
“Kalau dari pipa induk ke depan rumah akan dibantu. Tapi dari meteran ke dalam rumah menjadi tanggung jawab masing-masing,” jelasnya.
Dalam sesi wawancara usai acara, Godfried menyebutkan terdapat belasan rumah tangga yang belum menikmati layanan PDAM karena biaya pemasangan yang dinilai cukup berat.
“Kalau pemerintah membantu dari pipa induk ke depan rumah, itu sangat meringankan warga,” ujarnya.
Lampu Jalan dan Potongan 7,5 Persen
Persoalan lampu penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi sorotan. Godfried menyampaikan bahwa setiap rekening listrik warga telah dipotong sekitar 7,5 persen untuk penerangan jalan.
“Tidak ada alasan lampu jalan padam berbulan-bulan. Dananya sudah dipotong dari rekening listrik,” tegasnya.
Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan akan menindaklanjuti laporan warga terkait sejumlah titik lampu yang tidak berfungsi, termasuk di Jalan Sempurna Ujung, Gang Sejahtera, dan Jalan Pelajar Timur.
Akses PKH dan Lansia
Sejumlah warga juga menanyakan prosedur mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lansia.
Menjawab pertanyaan tersebut, Godfried menyebutkan syarat utama pengajuan adalah KTP, KK, dan surat keterangan berpenghasilan rendah dari lurah.
“Betul-betul yang membutuhkan akan kita tampung dan usulkan ke dinas sosial. Anggaran PKH Adil Makmur di Pemko Medan sudah disiapkan,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa prioritas diberikan kepada warga lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Administrasi Kependudukan dan IKD
Terkait keluhan warga mengenai perbedaan nama di akta kelahiran dan ijazah, perwakilan Disdukcapil Kota Medan menjelaskan bahwa perubahan data untuk warga dewasa harus melalui penetapan Pengadilan Negeri sesuai Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Sementara untuk perubahan foto KTP elektronik, warga dapat langsung mengajukan permohonan ke kantor Disdukcapil dengan membawa KK dan KTP asli.
Disdukcapil juga mensosialisasikan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat diakses melalui aplikasi resmi, sehingga warga tetap dapat menunjukkan identitas meski tidak membawa KTP fisik.
Penertiban Kabel dan Tiang Provider
Keluhan mengenai kabel internet yang semrawut juga mendapat perhatian. Godfried menyebut pihaknya telah memanggil sejumlah perusahaan penyedia layanan seluler dan internet.
“Ini menyangkut estetika kota dan keselamatan warga. Kita akan panggil dan tertibkan,” ujarnya.
Komitmen Kawal Aspirasi
Reses berlangsung interaktif dengan enam penanya dari berbagai lingkungan. Di akhir kegiatan, dilakukan sesi foto bersama dan pembagian souvenir kepada warga yang hadir.
Godfried menegaskan seluruh aspirasi akan dirangkum dan disampaikan kepada eksekutif.
“Kita tampung semua aspirasi, baik pendidikan, kesehatan, sosial, maupun infrastruktur. Itu hak masyarakat dan kewajiban kami untuk mengawalnya,” pungkasnya.
