Politik & Pemerintahan

Reses Godfried Lubis Serap Aspirasi Warga, UHC, Sekolah, dan Lampu Jalan Jadi Sorotan

23
×

Reses Godfried Lubis Serap Aspirasi Warga, UHC, Sekolah, dan Lampu Jalan Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
Seribuan warga memadati tenda reses anggota DPRD Medan Godfried Effendi Lubis di Medan, Sabtu (26/7/2025). Suasana berlangsung hangat dan penuh dialog antara warga dan wakil rakyat. (kedannews.co.id/Foto: Aris)

Medan, kedannews.co.id – Sekitar seribu warga menghadiri reses anggota DPRD Medan, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M., di Medan pada Sabtu siang. Sejumlah perwakilan warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.

Reses III Masa Sidang III Tahun 2024–2025 anggota DPRD Medan dari Fraksi PSI, Drs. Godfried Effendi Lubis, MM itu digelar di Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu Siang (26/07/2025). Turut hadir Lurah Sudirejo II, kepala lingkungan, serta perwakilan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas BMBK, dan Dinas Perhubungan.

Godfried menyampaikan bahwa reses adalah wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia mengatakan, “Kegiatan ini untuk menampung keluhan soal paret, lampu jalan, aspal, dan bantuan sosial dan lainnya.” Ia menyebut keterlibatan dinas terkait penting untuk menjawab langsung semua persoalan.

Ia menjelaskan bahwa seluruh aspirasi akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran, baik di APBD Perubahan maupun APBD reguler. Ia juga menyebut dirinya aktif dalam komisi anggaran, sehingga bisa mendorong program prioritas.

Godfried menyebut bahwa penting bagi warga mengurus administrasi kependudukan, mulai dari akta lahir, KTP, hingga akta kematian. “Semua bisa ditanyakan langsung di sini, tanpa harus ke kantor saya,” ujarnya.

Soal lampu jalan, ia menegaskan kini kewenangan itu berada di Dinas Perhubungan, bukan lagi Dinas Pertamanan. Warga bisa melapor langsung ke Dishub.

Ia juga mengingatkan soal layanan UHC (Universal Health Coverage) senilai Rp325 miliar dari Pemko Medan yang menjamin layanan kesehatan gratis hanya dengan KTP dan KK. “Kalau rumah sakit menolak, hubungi saya langsung,” tegasnya.

Salah satu warga, Renata Pasaribu, menyampaikan keluhan sulitnya aktivasi UHC di Puskesmas. Ia ditolak karena dianggap belum sakit. “Kalau tunggu parah, bagaimana kalau kami tak sadar?” protesnya.

Godfried menjawab, pendaftaran UHC harus dilakukan sebelum sakit. Ia mendorong puskesmas memberikan pemahaman ke warga. “Jangan tunggu jatuh sakit. Harus aktif sejak dini,” katanya.

Warga juga keluhkan wisuda dan karya wisata yang memberatkan. Renata menyebut ijazah anaknya pernah ditahan 6 bulan akibat tidak ikut wisuda.

Godfried menanggapi bahwa wisuda tidak wajib, bahkan dilarang dalam surat edaran wali kota. “SD, SMP tidak perlu wisuda apalagi sampai menyewa hotel,” katanya.

Warga bernama Johanna Gultom juga memohon agar wilayahnya mendapat drainase dan lampu jalan. Ia mengeluhkan banjir dan keamanan yang mengkhawatirkan.

Godfried menanggapi, “Masalah drainase dan lampu akan kita cek langsung ke lapangan. Tim saya akan turun bersama OPD.”

Keluhan lain datang dari warga soal pungli kuburan. Godfried menyebut, “Lahan kuburan gratis sesuai perda, tapi gali-tutup memang ada biaya jasa.” Ia mengecam mafia penyemenan kuburan yang menarik sampai Rp20 juta.

Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa jam layanan puskesmas mulai pukul 08.00 karena sistem BPJS (P-Care) baru aktif saat itu. Layanan IGD tetap buka 24 jam.

Mereka juga menjawab soal obat PRB yang tidak bisa langsung diambil di puskesmas. “Obat itu tersedia di apotek mitra BPJS, seperti Apotek Citra,” jelasnya.

Dinas Pendidikan menanggapi soal buku dan dana BOS. Mereka menyatakan buku dibeli bertahap sesuai aturan juknis dan keterbatasan dana.

Terkait rusaknya fasilitas sekolah, pihak dinas menyebut banyak meja dan kursi rusak akibat ulah siswa. Perbaikan dilakukan tanpa memungut biaya ke siswa.

Dinas SDABMBK menyatakan terdapat 13.000 ruas jalan yang harus dirawat. “Perbaikan dilakukan sesuai skala prioritas dan dana yang tersedia,” ujarnya.

Dinas Sosial menegaskan bahwa mereka hanya memonitor bantuan beras. Penyaluran dilakukan langsung oleh Bulog. “Kami tidak pegang data,” katanya.

Mereka juga menjelaskan alur pengajuan bantuan sosial harus melalui musyawarah kelurahan untuk masuk DTKS. “Pendamping hanya dampingi penerima yang sudah terdaftar,” ujarnya.

Dinas Sosial turut mengenalkan Sekolah Rakyat—program gratis dari Presiden bagi anak putus sekolah. Biaya, seragam, dan asrama ditanggung penuh.

Di akhir acara, warga menerima souvenir sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi. Godfried menyatakan akan menindaklanjuti semua masukan yang disampaikan warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *