MEDAN, kedannews.co.id – Langkah Pemerintah Kota Medan menandatangani Pakta Integritas Data Driven Leadership kembali menarik perhatian publik. Inisiatif yang didorong Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dinilai sebagai terobosan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan menghapus budaya kerja lama yang mengandalkan tumpukan berkas manual.
Kebijakan ini mendapat apresiasi langsung dari Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara. Ketua KI Sumut, Abdul Haris Nasution, menilai Pemko Medan telah berada selangkah lebih maju dibanding daerah lain di Sumut dalam hal pengelolaan data dan keterbukaan informasi publik.
“Penandatanganan pakta integritas ini adalah langkah yang tepat,” ujar Haris usai menghadiri acara Penandatanganan Pakta Integritas Data Driven Leadership, Jumat (21/11/2025).
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi publik selalu bertumpu pada kualitas dan ketersediaan data. Karena itu, komitmen Pemko Medan dinilai tidak hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga menaikkan standar tersebut melalui penguatan sistem data dan transparansi.
“Data Driven Leadership itu bisa dipilah dan dipilih, atau data yang sudah ada harus dievaluasi. Semua kembali kepada komitmen pimpinan OPD,” tegasnya.
Harapan Program Berkelanjutan dan Tidak Sekadar Seremonial
Haris juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan kebijakan ini di masa mendatang. Menurutnya, transformasi data seharusnya tidak berhenti ketika terjadi pergantian pucuk pimpinan.
Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa dalam keterbukaan informasi publik terdapat regulasi yang mengatur standar layanan informasi publik. Semua layanan informasi tersebut sangat bergantung pada pengelolaan data yang baik.
“Apa yang dilakukan Pemko Medan ini sebuah kemajuan bagi informasi publik. Oleh sebab itu, ini harus berkelanjutan. Jika kepemimpinan berganti, harus ada yang meneruskan. Jangan ada anggapan dari perangkat daerah bahwa Data Driven Leadership ini hanya untuk saat ini saja,” jelas Haris.
Pilot Project untuk Pemerintah Daerah di Sumatera Utara
Abdul Haris Nasution menambahkan bahwa Pakta Integritas ini berpotensi menjadi pilot project bagi pemerintah kabupaten dan kota lain di wilayah Sumut. Jika program ini berjalan optimal, hasilnya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain.
“Pemko Medan sudah memulainya. Mudah-mudahan di tahun 2026, Kota Medan sudah go untuk Satu Data,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh Komisi Informasi Sumut, langkah Pemko Medan dinilai semakin membuka jalan menuju pemerintahan modern yang berbasis analisis data, efisiensi layanan publik, dan pengambilan keputusan yang terukur.
