Medan, kedannews.co.id – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2025-2029 resmi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (04/08/2025). Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, menyampaikan beberapa poin penting, termasuk pengadaan mobil ambulance untuk 31 Puskesmas dan peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa.
Henry Jhon menjelaskan, pengadaan mobil ambulance yang semula direncanakan bertahap lima unit setiap tahun, diminta untuk dipenuhi dalam dua tahun pertama RPJMD.
“Anggarannya lebih mudah dibandingkan pembangunan infrastruktur besar seperti underpass yang menghabiskan ratusan miliar rupiah. Meski demikian, pembangunan underpass tetap akan dilaksanakan selama periode RPJMD 2025-2029,” ujar Henry Jhon.
Menurutnya, kebutuhan mobil ambulance sangat krusial untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan adanya armada medis ini, Puskesmas tidak lagi kewalahan menjemput pasien atau membawa mereka ke rumah sakit.
Selain itu, Henry Jhon juga menyoroti program bea siswa yang akan diperluas cakupannya. Sebelumnya, bea siswa hanya diberikan untuk 400 mahasiswa, terbagi antara mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu.
“Tahun 2026, jumlah penerima bea siswa akan ditambah menjadi 1.000 mahasiswa, dengan rincian 500 untuk jalur prestasi dan 500 untuk keluarga kurang mampu,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Tidak hanya untuk mahasiswa, RPJMD juga memasukkan bea siswa untuk 20.000 siswa SD dan SMP. Selama ini program bea siswa untuk jenjang SD dan SMP belum ada anggarannya.
Henry Jhon juga membahas program sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang masih terdapat 15.000 kepala keluarga masuk daftar tunggu bantuan sosial pemerintah pusat. Sebagai solusi, Pemko Medan meluncurkan program bantuan sosial daerah yang memberikan bantuan bergilir setiap tiga tahun agar lebih merata.
“Ada juga bantuan untuk lansia kurang mampu, perempuan kepala keluarga (janda), dan difabel yang masuk kategori keluarga miskin,” tambahnya. “Jika PKH dikelola oleh Kementerian Sosial, bantuan sosial daerah ini langsung dijalankan oleh Pemko Medan.”
