Pontianak, kedannews.com – Pada tahun 2024 mendatang banyak Calon Wali Kota jadi-jadian, Hal tersebut dikatakan Rusman Haspian selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia PERS (LBHI-PERS) Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) di ruang tunggu Krimsus Mapolda Kalbar Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (27/02/2023).
Rusman menyebutkan jika berkaca pada pemilu yang telah dilalui maka Bawaslu daerah Kota perlu memperkuat jajaran panwascam dalam mengawasi pilkada, khususnya di tingkat kecamatan, karena mengawasi pilkada secara serentak akan terasa sedikit lebih berat pengawasannya ketimbang mengawasi Pileg dan Pilpres pada 2024 Mendatang.
“Karena mengawasi Pilkada secara serentak akan terasa sedikit lebih berat pengawasannya ketimbang mengawasi Pileg dan Pilpres pada 2024 Mendatang,” ungkap Rusman Haspian pada bincang seputar Pemilu yang telah diambang pintu.
Rusman mengatakan untuk warga kota Pontianak dan khususnya untuk pemilih pemula dapat membedakan dan melihat visi misi Bacalon Wali Kota.
“Untuk kita warga kota Pontianak dan khususnya untuk pemilih pemula harus jeli dan dapat membedakan antara “hitam dan putih”, artinya memilih bacalon Wali Kota khususnya yang harus kita lihat pada siapa dan apa visi misinya untuk Kota Pontianak, dan yang jelas harus dapat menjawab karena didasari niat dan tujuan apa atau terdorong rasa apa untuk para sekalian Bakal Calon Wali Kota karena apa ia mencalonkan dirinya, terkecuali maaf tanpa keberpihakan, Incumbent yang sudah jelas kerja nyatanya,” papar Rusman.
“Itu telah dirasakan dan dapat dilihat nyata tidak perlu diragukanlah dan bagi saya ada beberapa bakal calon Wali Kota yang mungkin pantas diperhitungkan dan ada juga yang hanya ingin mencalonkan dirinya hanya karena menjadi korban pujian asal bapak senang (ABS) yang seperti ini saya tidak ragu memberikan label “Calon Walikota Jadi-jadian’,” tegas Rusman.
