Sebab kata Muhammad Lubis, selain sudah menjadi hak setiap Nakes yang menjalankan tugas di RSUD tersebut. Juga menurutnya, profesi yang mereka lakukan merupakan sebuah perilaku yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat banyak.
Sementara itu di tempat yang sama, Direktur RSUD Aceh Singkil, dr. Nita Saragih mengatakan, sebelumnya sudah mengetahui wacana kegiatan aksi yang akan dilakukan oleh Petugas Nakes di instansi yang ia pimpin saat ini.
Sekalian dengan keluhan sejumlah para Nakes hingga berujung mogok kerja tersebut sudah dibahas secara persuasif di RSUD namun belum membuahkan hasil. Terutama, tuntutan tentang pemotongan honor/upah para Nakes sebesar 50 Persen yang berstatus kontrak atau honorer.
“Berdasarkan DPA Perubahan, dari Agustus – Desember 2022 honor atau upah tenaga Nakes yang berstatus honorer terpotong sebesar 50 persen,” jelas dr. Nita Saragih.
Lebih lanjut Nita Saragih menyampaikan, selain akan dilakukan aksi mogok yang dilakukan oleh sejumlah Nakes di depan RSUD tidak seluruhnya. Namun, disisi lain para Nakes ini sudah sepakat memilih tidak bekerja. Terkhusus di bagian pelayanan.
Selain itu dr. Nita menerangkan, terjadinya pemotongan upah dan honor tenaga Nakes sebesar 50 persen yang berstatus Kontrak atau Tenaga Honorer tersebut. Pihak manajemen RSUD, mengikuti instruksi dan arahan dari pimpinan Pemerintah Daerah (Bupati), berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh Tim Ahli Penggunaan Anggaran (TAPK) Pemkab Aceh Singkil.
Penulis: Rostani
Editor: Cut Riri
