MEDAN, kedannews.co.id – Pemerintah pusat kini tengah menggulirkan wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota. Alasan efisiensi anggaran menjadi salah satu latar belakang utama wacana tersebut.
Menanggapi hal itu, politisi PDI Perjuangan Kota Medan, Robi Barus, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai langkah ini justru berpotensi mengembalikan sistem demokrasi ke masa lalu, yang identik dengan sentralisasi kekuasaan dan minim partisipasi publik.
“Kalau dipilih DPRD, itu kan seperti kembali ke zaman Orde Baru. Dulu kita sudah pernah melewati sistem seperti itu, kenapa sekarang harus mundur ke belakang?” ujar Robi Barus kepada wartawan, Selasa (5/8).
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan tersebut, masyarakat kini sudah memiliki kesadaran politik yang jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Karenanya, sistem pemilihan langsung perlu tetap dipertahankan sebagai bentuk penghargaan atas hak konstitusional rakyat.
“Kalau kami dari PDI Perjuangan, semangatnya tetap: biarkan rakyat yang memilih dan menentukan sendiri. Tapi, ya tergantung kesepakatan di pusat, kami di daerah ini tinggal mengikuti,” jelasnya.
Robi menambahkan bahwa meskipun wacana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI, namun suara dari daerah juga penting untuk dipertimbangkan, terutama soal dampak sosial-politik yang akan muncul jika sistem ini diberlakukan.
Ia juga mengakui bahwa masyarakat memang semakin pragmatis dalam proses pemilihan. Namun, menurutnya, sistem pemilihan langsung memberikan kesempatan yang lebih luas bagi publik untuk mengenal calon pemimpinnya secara langsung.
“Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, memang lebih gampang bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi potensi praktik politik uang. Tapi tetap saja, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang layak memimpin mereka jadi hilang,” ungkapnya.
Robi menyimpulkan, setiap sistem memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, ia mengingatkan agar semangat reformasi yang telah dibangun sejak era demokratisasi jangan sampai terkikis hanya karena alasan efisiensi anggaran atau kalkulasi politik semata.
