Batu Bara, kedannews.com – Marak pemberitaan Terkait Proyek PISEW di Desa Empat Negri, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara.yang di duga kuat melakukan kecurangan pada pengerjaannya, tampaknya semangkin melebar serta membawa bawa nama besar salah satu Partai Politik dari PKB.
“Dia (RH) tadi nelpon dan meminta pemberitaan terkait proyek di Empat Negeri dihentikan. Imbalannya Rp 2 jeti untuk pengaturan rekan-rekan wartawan yang bergabung di Grup Wappress”, aku Zainuddin (Wartawan Medan Merdeka) di Lima Puluh. Kamis (17/9/2021).
Namun lanjut zen, tawaran yang diberikan tidak membuat rekan rekan menjadi tergiur, merasa pe nasaran zen justrus mencari tau kebenaran RH sebagai pengurus Partai PKB.
Dihubungi melalui Via HP Mukhlis Bathin mengatakan, “Dia (RH) tidak terdaftar sebagai pengurus PKB di Batu Bara, RH cm anggota yang baru masuk”, jelas Muhklis Bahtin, Anggota DPRD Batu Bara asal PKB tersebut.
Sambungnya lagi seandaianya itu memang proyek pokok pikiran (pokir) dari partai seharusnya didahuli pemberitahaun dari DPR-RI asal PKB. Sebut nya.
Sementara di Markas Wappress Direktur Investigasi dan Intelijen Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia Sari Darma Sembiring, SE menyayangkan tindakan Terduga Oknum Yang mengaku Salah Satu Pengurus Partai PKB yang meminta agar berita terkait proyek PISEW di Dusun I Desa Empat Negeri Dihentikan.
” Saya rasa RH tidak paham Tentang pokok pers. Dan terkait hasil Investigasi dan Penelitian TIM kawan-kawan Wappress yang berkolaborasi dengan BPI KPNPA RI di desa empat negeri saya ingatkan jangan coba-coba di intervensi oleh Oknum-oknum yang tidak ada kaitannya dengan Proyek yang sedang dikerjakan tersebut ” Ucapnya.
Darma juga mengingat kan para Pejabat dan Pengurus partai untuk mendukung program pembangunan Pemerintah pusat dengan cara mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dikerjakan di daerah di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
Sebab kata Darma ” Wappress dan BPI KPNPA RI mempunyai komitmen menjadi sosial Kontrol, mata dan telinga Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan jauh dari dugaan tindak Pidana Korupsi
Menyikapi temuan tersebut BPI KNPA RI akan melaporkan kepada Bapak Menteri PUPR Apabila ada dugaan tindak Pidana Korupsi pada program yang sedang berjalan tersebut di desa Empat Negeri. Dan dengan tegas saya katakan Itu bersumber dari Uang Negara, Uang Rakyat, Bukan Uang Partai ” Tegasnya.
Proyek pengerjaan jalan rabat beton di Desa Empat Negeri sepanjang 705 meter menelan dana hingga Rp 590 juta tersebut juga membawa-bawa nama oknum mantan Kepala Desa Empat Negeri Suminah berikut nama anak dan menantunya itu diduga sarat penyimpangan.
Sikap ketidak terbukaan yang ditunjukkan Suminah menambah kuat dugaan ada penyelewengan pada proyek tersebut.
Namun disayangkan, kendati sudah berkali-kali disambangi dikediamanya untuk dikonfirmasi Suminah belum juga dapat ditemui.
(Eka).
