Hampir setiap hari terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlobang.
Padahal ratusan truk pengangkut sawit dan aktivitas usaha rakyat termasuk kendaraan anak sekolah dan pegawai melintasi jalan vital ini.
“Saya menilai keadaan jalan di sini sudah darurat . Tentu dibutuhkan kolaborasi masyarakat, Pemda, legislatif di DPRD Kabupaten maupun DPRDSU dan dunia usaha untuk mengatasinya. Pemkab yang bersinggungan dengan jalan ini perlu menjadi inisiator menghimpun kebersamaan dengan pengusaha untuk secara swadaya mencoba menutup jalan rusak sembari menunggu dimulainya pembangunan jalan secara permanen,” tegasnya.
Menurutnya di tahun 2023 Pemprovsu harus memberikan prioritas utama membenahi jalan provinsi dengan cara menambah alokasi anggaran baik yang berasal dari APBD Sumut maupun dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat.
“Tanpa adanya alokasi dana yang besar, mustahil jalan provinsi di Sumatera Utara ini bisa diperbaiki. Di samping itu harus ada pemerataan pembangunan, jangan dana tersebut difokuskan di kabupaten tertentu saja,” ucapnya.
Armyn juga berharap di tahun 2023, masalah krusial seperti persoalan tanah khususnya eks PTPN bisa segera diselesaikan agar ada kepastian hukum sehingga lahan tersebut tidak terlantar tetapi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha maupun hunian.
