Medan, kedannews.co.id — Anggota DPRD Medan, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M., yang juga Sekretaris Fraksi PSI dan anggota Komisi III, mendesak Pemerintah tidak hanya menjadi regulator, tetapi turut aktif mengelola transportasi berbasis aplikasi atau ojek online (ojol).
Menurut Godfried, Pemerintah dapat masuk melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dua skema. Pertama, jika bekerjasama dengan perusahaan swasta seperti Gojek atau Grab, Pemerintah harus memiliki saham minimal 51 persen. Kedua, jika dikelola penuh oleh BUMN maka seluruh keuntungan menjadi milik Pemerintah, sebagaimana pola yang diterapkan perusahaan transportasi negara seperti DAMRI.
“Kalau kerjasamanya dengan swasta, BUMN Pemerintah harus memegang saham mayoritas, minimal 51 persen. Tapi kalau BUMN mengelola sendiri, ya sepenuhnya milik Pemerintah. Dengan begitu, keuntungannya bisa masuk untuk kepentingan masyarakat,” ujar Godfried di Medan, Senin (15/9/2025).
Potensi Pendapatan Negara dari Bisnis Ojol
Politisi PSI itu menilai potensi perputaran uang di sektor transportasi online sangat besar. Namun, selama ini keuntungan hanya dinikmati pihak swasta, sementara pemerintah tidak mendapatkan porsi yang sepadan.
“Selama ini, Pemerintah hanya jadi regulator. Padahal kalau ikut mengelola, hasilnya bisa masuk ke Pendapatan pemerintah. Konsepnya sederhana, jangan hanya mengatur, tapi juga ikut memiliki,” jelasnya.
Tegaskan Potongan Ojol Harus Diturunkan
Selain itu, Godfried menegaskan perlunya kebijakan untuk menurunkan potongan (fee) yang dikenakan operator ojol kepada para pengemudi. Selama ini, potongan mencapai 10 hingga 20 persen dari setiap order.
“Potongan yang diberlakukan operator ojol, mulai dari 10 sampai 20 persen, itu terlalu besar. Harus diturunkan jadi 5 persen atau bahkan di bawahnya, supaya para pengemudi bisa lebih sejahtera,” tegasnya.
Ia menilai, dengan adanya keberpihakan Pemko Medan melalui regulasi maupun pengelolaan, para driver ojol akan mendapat keuntungan lebih besar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Wujud Kepedulian untuk Warga Medan
Godfried menegaskan bahwa gagasan ini bukan semata kepentingan bisnis, melainkan bentuk kepeduliannya kepada masyarakat pengemudi ojol. Ia meyakini, jika Pemerintah ikut mengelola, keuntungan yang diperoleh bisa dikembalikan kepada warga dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan.
“Saya ingin pengemudi ojol benar-benar merasakan manfaatnya. Bukan hanya perusahaan besar yang untung, tapi juga warga kita yang menggunakan dan para pengemudi ojol yang bekerja keras setiap hari,” ungkapnya.
Menurutnya, transportasi online sudah menjadi kebutuhan vital bagi warga kota, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Oleh karena itu, Pemerintah dinilai wajar untuk mengambil peran strategis, agar layanan tetap berkelanjutan dan memberikan perlindungan bagi pengguna maupun pengemudinya.
Komitmen Perjuangkan Kebijakan Pro-Rakyat
Godfried menambahkan bahwa dirinya akan konsisten memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat di DPRD Medan.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita dorong di DPRD Medan berpihak pada masyarakat. Itulah komitmen saya, bagaimana kehadiran negara lewat Pemerintah bisa dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.
Dengan gagasan tersebut, Godfried berharap Pemerintah dapat membuka lembaran baru dalam pengelolaan transportasi modern, sekaligus mempertegas keberpihakannya terhadap kesejahteraan masyarakat.
