Medan, kedannews.com – DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengaduan warga bernama Yuandara, keluarga bayi yang lahir tanpa anus normal.
Yuandra berharap adanya rasa keadilan dari pihak RSU Imelda Medan. Hal ini terungkap dalam RDP Komisi 2 DPRD Medan yang dipimpin Ketua Komisi 2, Sudari kemarin.
Rapat tersebut dihadiri utusan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Medan dan pihak RS Imelda. Di hadapan Ketua dan anggota Komisi 2 DPRD Medan, Yuandra menjelaskan kondisi putrinya.
Putrinya bernama Khairatul Munah (3,5) tahun sejak lahir tidak memiliki anus normal.
Anak saya lahir pada Februari 2020 dalam kondisi sehat. Saya melahirkan di bidan. Hanya saja ada satu yang terlewat di anus, ada tempat pembuangan tapi di tempat yang lain. Setelah di cek tanggal 29 Desember 2022 lalu dibawa ke RS Imelda. Konsultasi dengan dr Saut, lalu dilakukan tindakan medis pembukaan anus, ceritanya.
Dua tahun kemudian pihak RSU Imelda melakukan pergeseran anus, karena kotoran sudah menumpuk. Kemudian dilakukan terapi, namun tetap BAB (buang air besar) tidak lancar.
Dikatakan Yuandra lagi, lalu dilakukan operasi kedua, dibelah, sudah lancar, tapi setelah setahun kemudian BAB kembali tidak lancar.
“Kami akhirnya memutuskan membawa ke RS Penang Malaysia. Hasil keterangan dokter di Penang ada pergeseran anus. Saat ini anak saya sudah dilakukan operasi tiga kali. Jadwalnya seharusnya anak saya dilakukan lagi operasi selanjutnya penutupan kolostomi,” katanya.
Yuandra mengungkapkan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan anaknya mencapai ratusan juta rupiah.
“Ada 3 operasi yang dilakukan oleh RS di Penang Malaysia. Operasi pertama sudah membutuhkan biaya sekitar Rp 80 juta. Untuk operasi kedua tenggatnya bulan ini tapi kami sudah tidak memiliki uang, makanya kami kesini untuk minta solusi,” katanya.
Yuandra mengaku trauma jika anaknya dioperasi kembali di RSU Imelda atau rumah sakit di Indonesia.
Setelah menjelaskan kronologisnya, dokter di RSU Imelda yang juga mengoperasi anak Yuwandra, dr Saut Sutan Martua mengaku operasi yang dilakukan sudah maksimal.
“Sebagai dokter dalam menangani pasien kalau bisa risiko minim hasil maksimal. Sebenarnya ada upaya lain seperti memberi lubang pada perut si anak, hanya saja akan berisiko tinggi terhadap psikologis si anak, terlebih dia sudah beranjak usia 3 tahun,” ujarnya.
Sementara Direktur RSU Imelda, Hedy Tan mengaku akan mempelajari kembali rekam medis pengobatan anak Yuwandra.
“Kami harus pelajari dulu kondisi si anak saat ini. Kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa pengetahuan kami belum sama dengan RS Penang oleh karena itu mungkin bisa rekam medis dari RS Penang diberikan kepada kami agar kami pelajari,” ujarnya.
Pihak PBJS Kesehatan Medan, Suprianto mengatakan secara regulasi, BPJS Kesehatan tetap akan mengcover biaya perobatan Khairatul Munah selama dirawat di Indonesia.
” BPJS Kesehatan tidak ada mengcover biaya perobatan untuk pasien yang dirawat di luar negeri,” ungkapnya.
Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Medan dr Surya di kesempatan itu menyebutkan kondisi saat ini harus dilihat dengan netral.
“Namun dari dinas kesehatan, saya berharap ada komunikasi dan diskusi antara pihak keluarga dan RS Imelda. Apalagi ini sudah berlangsung tahun 2020. Setelah diberi keterangan dari pihak keluarga pasien dan dari pihak rumah sakit, kami mencoba mencari jalan keluar yang terbaik. Artinya tidak ada di sini potensi untuk menuntut pihak RS dari keluarga. Untuk profesi ada di IDI,” tandasnya.
Ketua Komisi 2 Sudari mengatakan kedatangan pihak keluarga pasien tidak dalam kapasitas menuntut atau meminta pertanggungjawaban pihak RS Imelda yang pernah melakukan operasi dubur terhadap anaknya.
“Pihak keluarga pasien hanya meminta rasa kemanusiaan dari pihak rumah sakit untuk membantu meringankan biaya operasi putrinya di Penang ,” kata Sudari.
