MEDAN, kedannews.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia mencatat anggaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Utara hampir menyentuh angka Rp1 triliun setiap bulan. Besarnya anggaran tersebut seiring dengan luasnya jangkauan penerima manfaat dan jumlah satuan pelayanan yang telah beroperasi di daerah ini.
Wakil Kepala BGN RI, Sony Sonjaya, mengungkapkan hingga awal Februari 2026, Sumut telah memiliki 1.063 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, sekitar 950 SPPG telah beroperasi aktif, melayani kurang lebih 2,6 juta penerima manfaat.
“Hingga 4 Februari 2026, pelayanan makan bergizi gratis di Sumatera Utara sudah menjangkau 2,6 juta penerima manfaat melalui SPPG yang operasional,” ujar Sony usai menghadiri kegiatan pengarahan dan evaluasi bagi kasatpel, mitra, dan yayasan di Grand Mercure Hotel Medan, Jumat (6/2/2026).
Ia menjelaskan, ratusan SPPG yang beroperasi saat ini juga telah menyerap sekitar 3.000 relawan, yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG di Sumut saat ini hampir mencapai Rp1 triliun per bulan,” jelasnya.
Sony menambahkan, BGN menargetkan seluruh wilayah di Sumatera Utara dapat memiliki SPPG, termasuk daerah kepulauan seperti Nias. Dengan demikian, jumlah penerima manfaat diharapkan terus meningkat, seiring dengan peningkatan kualitas layanan pada tahun 2026.
“Kita tidak hanya menambah jumlah SPPG, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanannya,” katanya.
Dorong Perputaran Ekonomi Daerah
Menurut Sony, keberadaan program MBG memberi dampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Pasalnya, bahan pangan yang digunakan dalam program tersebut dipasok dari petani, pelaku UMKM, hingga pedagang pasar tradisional di daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan agar anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar berputar di daerah itu sendiri.
“Kalau kebutuhan bahan, misalnya buah pisang, tidak bisa dipenuhi oleh daerah setempat dan harus didatangkan dari luar, maka dana yang seharusnya berputar di daerah akan mengalir ke wilayah lain,” ujarnya.
Karena itu, Sony menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dengan pelaku usaha lokal agar program MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan.
