Di sisi lain, katanya sistem tertutup akan menghentikan praktik “nafsu liar” para caleg dan gratifikasi ke stakeholder penyelenggara pemilu.
Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa ada fenomena setiap caleg jadi, selain harus bisa meraih suara terbanyak namun dia juga harus mendekati oknum-oknum di KPU, PPK, KPPS, Panwas dan sebagainya agar suaranya tidak beralih ke caleg lain yang satu partai dengannya.
Menurutnya dalam permainan inilah atau “nafsu liar” caleg itu muncul gratifikasi baik yang dilakukan oleh caleg yang ingin suaranya tidak berkurang, maupun oleh caleg yang berupaya mengambil suara rekannya .
Oleh karenanya, menurut Rajamin bisa saja justru PKS, PKB, PAN yang telah memiliki basis massa dan organisasi massa pendukung tradisionalnya yang mendapat untung dengan sistem tertutup.
Begitu juga Golkar sebagai partai modern, terbuka dengan infrastruktur yang sudah solid serta kepemimpinan DPP yang tidak sentral kepada tokoh pendiri, bisa mendapat limpahan kepercayaan pemilih ketika tidak ada lagi “praktik liar” caleg.
Memang diakuinya, sistem tertutup ini memunculkan kekuatiran adanya oligarki elit partai. Namun jika sistem rekrutmen dan kaderisasi berjalan dengan baik, hal itu tak akan terjadi.
“Saya tidak sependapat dengan pandangan yang menyebut sistem tertutup adalah setback ke masa orde baru. Sebab jika ada partai yang melakukan oligarki akan serta merta dieliminir oleh pemilih atau rakyat pada pemilihan berikutnya,” tegas Rajamin.
Berkaitan dengan itu, Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Sumatera Utara ini menyatakan mari kita menunggu apa yang akan diputuskan MK terkait judicial review sistem proporsional terbuka. Dan apapun putusannya harus bisa diterima semua pihak dengan lapang dada, baik yang kontra maupun setuju karena diyakini untuk kebaikan demokrasi Indonesia.
Penulis: Suwandi
Editor: Cut Riri
[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UUkDG6fUBeHFdkPSVpiEgJqQ&layout=gallery[/embedyt]
