MEDAN, kedannews.co.id – DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dalam agenda penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2026 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga 5, di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara, Senin (18/5/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen dan didampingi para wakil ketua DPRD Kota Medan.

Agenda paripurna itu menjadi momentum penting bagi para anggota dewan untuk menyampaikan hasil reses yang telah dilaksanakan di masing-masing daerah pemilihan. Berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama kegiatan reses disampaikan secara resmi dalam forum tersebut.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, , jajaran pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan. Rapat paripurna itu turut dihadiri Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan, pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta insan pers.

1. DPRD Medan Ungkap Deretan Keluhan Warga dalam Laporan Reses Dapil I, Banjir, Jalan Rusak, Bansos hingga BPJS Jadi Sorotan

Dalam rapat tersebut, laporan hasil reses Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Medan disampaikan oleh Robi Barus, S.E.,M.A.P mewakili anggota DPRD Kota Medan dari wilayah Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Petisah.

Pelaksanaan reses itu diikuti sejumlah anggota DPRD Kota Medan dari Dapil I, yakni Rajudin Sagala, Robi Barus, Lily, Dame Duma Sari Hutagalung, Reza Phalevi Lubis, Antonius D. Tumanggor, serta Renville P. Napitupulu. Dalam kegiatan tersebut, para legislator turun langsung menemui masyarakat guna menampung berbagai usulan, keluhan, dan kebutuhan warga yang nantinya akan diperjuangkan melalui program pembangunan maupun kebijakan Pemerintah Kota Medan.

Dalam sambutannya, Robi Barus menyampaikan bahwa reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing.

“Reses merupakan sarana bagi Anggota DPRD Kota Medan dalam melaksanakan komunikasi dan sambung rasa kepada konstituen di daerah pemilihannya,” ujar Robi Barus dalam penyampaian laporan tersebut.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan reses, anggota DPRD dapat mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur, pelayanan publik, bantuan sosial, banjir, kesehatan hingga keamanan lingkungan.

Menurutnya, seluruh aspirasi yang dihimpun nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik ke depan.

Dilaksanakan Selama Dua Hari

Dalam laporan yang dibacakannya, disebutkan bahwa Reses-4 Masa Sidang-1 Tahun Sidang 2025-2026 dilaksanakan selama dua hari, yakni Sabtu hingga Minggu, 20 sampai 21 Desember 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Medan Dapil I yang terdiri dari Rajudin Sagala, Robi Barus, Dra. Lily, Dame Duma Sari Hutagalung, Reza Phalevi Lubis, Antonius D. Tumanggor dan Renville P. Napitupulu.

Adapun wilayah Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Petisah.

Robi Barus juga menjelaskan bahwa pelaksanaan reses memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, serta Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Medan.

Drainase, Banjir dan Jalan Rusak Paling Banyak Dikeluhkan

Dalam laporan tersebut, persoalan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi yang paling dominan disampaikan masyarakat kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK).

Warga Jalan Sejahtera Medan Petisah meminta pemerintah melakukan pembersihan drainase karena banyak saluran tersumbat yang menyebabkan genangan air, bau tidak sedap dan meningkatnya populasi nyamuk.

Warga Jalan H. Zainal Arifin juga meminta peningkatan kualitas air bersih yang dinilai belum maksimal.

Di kawasan Jalan Diponegoro, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, warga meminta penutupan parit di samping trotoar jalan karena terdapat beberapa balok beton penutup drainase yang hilang dan membahayakan pejalan kaki.

Keluhan serupa juga datang dari masyarakat di bantaran Sungai Deli, tepatnya di Lingkungan I Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, yang meminta pengaspalan jalan lingkungan.

Warga di Jalan Pabrik Padi, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah memohon perbaikan saluran drainase, sementara masyarakat di Jalan Meranti Gang Pandan meminta penggalian serta perbaikan parit.

Tak hanya itu, warga di Jalan Meranti Lingkungan 15 Kelurahan Sekip meminta rehabilitasi drainase dan pembetonan jalan lingkungan yang dinilai rusak.

Di Kecamatan Medan Helvetia, keluhan mengenai banjir mendominasi aspirasi masyarakat. Warga Jalan Gaperta Gang Husin mengaku wilayah mereka tidak memiliki saluran pembuangan air sehingga banjir kerap terjadi saat hujan turun.

Masyarakat juga mengeluhkan jalan lingkungan yang masih berupa tanah dan belum tersentuh pembangunan.

Keluhan lain datang dari warga Jalan Perkutut Gang Mawar Kelurahan Helvetia yang menyebut banjir mulai sering terjadi sejak adanya penimbunan lahan untuk pembangunan perumahan.

“Dulu tidak pernah banjir, sekarang kalau hujan selalu banjir,” demikian isi aspirasi warga yang dibacakan dalam rapat paripurna.

Warga Jalan Matahari I Kelurahan Helvetia juga mengeluhkan banjir yang cepat menggenangi jalan dan rumah hanya dalam waktu singkat setelah hujan turun.

Selain itu, masyarakat di Jalan Gaperta Gang Swadaya dan Gang Krabat meminta pembangunan drainase serta pengecoran jalan yang hingga kini masih becek.

Warga Minta Normalisasi Sungai dan Drainase

Permintaan normalisasi drainase dan sungai juga disampaikan warga di sejumlah titik lainnya.

Masyarakat di Jalan Klambir V Lingkungan I Kelurahan Tanjung Gusta meminta normalisasi drainase di sepanjang jalan, begitu juga warga di Komplek Bakti Gaperta Ujung dan Komplek Bumi Asri Kelurahan Cinta Damai.

Warga Jalan Dahlia VII Lingkungan XIII Kelurahan Helvetia Tengah bahkan meminta pembangunan drainase baru sepanjang 76 meter serta pengaspalan jalan yang disebut belum pernah tersentuh pembangunan selama hampir 48 tahun.

Di kawasan Glugur Kota dan Pulo Brayan Kota, warga meminta perbaikan jalan rusak, pembersihan parit dan drainase serta penguatan dinding sungai untuk mencegah longsor dan banjir.

Sementara warga Titi Papan, Kelurahan Sei Sikambing D, meminta normalisasi sungai oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera karena banjir kerap terjadi saat hujan deras.

Lampu Jalan Mati dan Parkir Liar Jadi Sorotan

Persoalan penerangan jalan umum juga menjadi perhatian warga dalam reses tersebut.

Warga Jalan Kapten Muslim Medan Helvetia meminta penertiban parkir liar dan pedagang yang berjualan di badan jalan karena menyebabkan kemacetan parah.

Masyarakat di sejumlah gang di Medan Petisah dan Helvetia Tengah mengeluhkan lampu jalan yang mati sehingga lingkungan menjadi gelap dan rawan tindak kriminal.

Warga Jalan Karya Mesjid Gang Bersama bahkan meminta perbaikan tiang lampu jalan yang disebut hampir roboh.

Keluhan serupa disampaikan masyarakat di Jalan Perkutut, Gang Bahagia, Gang Amal dan Gang Krabat yang meminta pemasangan maupun perbaikan LPJU.

Sampah dan Lingkungan Kumuh Dikeluhkan Warga

Dalam sektor lingkungan hidup, masyarakat meminta peningkatan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Warga Jalan H. Arifin Lorong Keris meminta penyediaan tempat penampungan sampah serta pembersihan sampah di pinggiran sungai yang menyebabkan penyumbatan aliran air.

Sementara warga Kampung Kubur Petisah Tengah meminta peningkatan fasilitas pengangkutan sampah hingga ke gang-gang sempit yang sulit dijangkau truk pengangkut.

Masyarakat di Glugur Kota dan Pulo Brayan Kota juga meminta penyediaan tong sampah agar lingkungan tetap bersih.

Di Kelurahan Sei Putih Tengah, warga meminta pelatihan pengelolaan sampah agar masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai dan drainase.

Bansos, PKH dan Bantuan Lansia Jadi Aspirasi Terbanyak

Dalam laporan reses tersebut, keluhan mengenai bantuan sosial menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Warga di sejumlah wilayah mengaku belum pernah menerima bantuan sosial meski telah didata sebagai masyarakat kurang mampu.

Beberapa warga bahkan mengaku rumah mereka telah ditempeli tanda penerima bantuan miskin, namun hingga kini belum pernah memperoleh PKH maupun bantuan lainnya.

Warga lanjut usia di kawasan Petisah Hulu dan Helvetia Tengah juga mengeluhkan belum pernah menerima bantuan lansia meski telah berusia di atas 60 tahun.

Selain itu, masyarakat meminta agar pendataan ulang penerima bantuan sosial dilakukan secara akurat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Warga juga meminta agar bantuan pendidikan seperti KIP dan PIP dipermudah, termasuk bantuan untuk anak sekolah dan mahasiswa.

Di sejumlah wilayah, masyarakat meminta bantuan untuk rumah ibadah, panti asuhan hingga penyediaan AC untuk musholla.

BPJS Nonaktif dan Pelayanan Rumah Sakit Dikeluhkan

Persoalan pelayanan kesehatan turut menjadi sorotan masyarakat dalam reses tersebut.

Warga mengeluhkan banyaknya BPJS PBI yang tiba-tiba nonaktif sehingga menyulitkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Masyarakat juga meminta pihak rumah sakit tidak lagi beralasan kamar penuh bagi pasien BPJS rawat inap.

Selain itu, warga meminta pelayanan di puskesmas ditingkatkan, termasuk kemudahan mendapatkan surat rujukan dan obat-obatan.

Keluhan lain disampaikan warga terkait pelayanan kesehatan pada hari libur dan akhir pekan ketika puskesmas tutup.

Masyarakat juga meminta fogging dilakukan di sejumlah lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit akibat nyamuk.

Warga Minta Lapangan Kerja dan Pemberantasan Narkoba

Dalam sektor ketenagakerjaan dan ekonomi, masyarakat meminta pemerintah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, termasuk bagi penyandang disabilitas dan warga dengan pendidikan rendah.

Warga juga meminta pembinaan UMKM, penurunan harga sembako dan kemudahan pengurusan sertifikat halal bagi pedagang kecil.

Sementara dalam sektor keamanan, masyarakat meminta aparat memberantas narkoba, begal dan geng motor yang dinilai semakin meresahkan.

Warga di beberapa wilayah meminta patroli malam ditingkatkan guna mengantisipasi tindak kriminalitas.

Aspirasi Akan Dituangkan dalam Pokok Pikiran DPRD

Dalam kesimpulan laporan, DPRD Kota Medan menyatakan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan.

Aspirasi tersebut nantinya akan menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan Kota Medan tahun 2026.

DPRD Kota Medan juga meminta seluruh OPD terkait segera melakukan percepatan pelayanan publik dan menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat sesuai bidang masing-masing.

“Kiranya usulan masyarakat ini dapat ditindaklanjuti dengan cepat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan,” ujar Robi Barus menutup penyampaian laporan reses tersebut.

2. Laporan Reses Dapil II DPRD Kota Medan memuat ratusan aspirasi masyarakat Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan yang meminta percepatan pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, bantuan sosial hingga penindakan narkoba dan tawuran.

Dalam rapat tersebut, laporan hasil reses Dapil II Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan disampaikan oleh anggota DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, S.Kom., M.H.

Dalam sambutannya, Tia Ayu Anggraini menyampaikan bahwa reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan.

“Reses merupakan sarana bagi anggota DPRD Kota Medan dalam melaksanakan komunikasi dan sambung rasa kepada konstituen di daerah pemilihannya,” ujar Tia Ayu Anggraini dalam penyampaian laporan tersebut.

Ia menjelaskan, reses menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, keluhan, informasi, persoalan maupun masukan kepada wakil rakyat terkait kondisi yang mereka hadapi di lapangan.

Menurutnya, hasil reses diharapkan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Medan dalam memperbaiki pelayanan dan pembangunan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Medan.

Reses Dilaksanakan Selama Tiga Hari

Dalam laporan tersebut disebutkan, pelaksanaan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 dilaksanakan selama tiga hari, yakni pada 21 hingga 23 Februari 2026.

Kegiatan reses dilakukan oleh anggota DPRD Kota Medan Dapil II yang terdiri dari:

• Hadi Suhendra
• Margaret MS
• Zulham Efendi, S.Pd., M.I.
• Tia Ayu Anggraini, S.Kom., M.H.
• Saipul Bahri, S.E.
• H. Muslim, MSP
• Bahrumsyah, S.H., M.H.
• Janses
• Roma Uli Silalahi, S.ST., M.Km.

Dalam pelaksanaan reses tersebut, para anggota DPRD mengaku mendengar langsung berbagai persoalan masyarakat mulai dari dampak ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, bantuan sosial, banjir, narkoba hingga persoalan keamanan lingkungan.

Infrastruktur dan Jalan Rusak Jadi Keluhan Terbanyak

Dari ratusan aspirasi yang dihimpun, persoalan infrastruktur menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan masyarakat kepada DPRD Kota Medan.

Masyarakat di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan mengeluhkan banyaknya jalan rusak, belum diaspal, gang berlubang hingga jalan lingkungan yang masih berupa tanah.

Warga meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) segera melakukan perbaikan jalan, pengaspalan, pengecoran beton dan pembangunan drainase.

Beberapa titik yang menjadi perhatian masyarakat antara lain Jalan Abdul Sani Muthalib Gang Mushola di Kelurahan Terjun, Gang Rambutan di Kelurahan Paya Pasir, Jalan Marelan VII Pasar I Tengah, Jalan Penghulu Lama, Gang Arjuna, Gang Kembar, Gang Tito, Gang Saudara, Gang Wakaf, Gang Sukarela, Gang Amal, Gang Mesjid, Gang Indah, Gang Berkah, Gang Awi 3 hingga Jalan Pasar Nippon di Kelurahan Labuhan Deli.

Selain itu, warga juga mengeluhkan kerusakan jalan di Jalan Rawe, Jalan Syahbudin Yatim, Jalan Tangguk Sentosa, Jalan Maharani, Jalan Ileng, Jalan Speksi, Gang Bombay, Gang Mufakat, Gang Karya dan sejumlah jalan lingkungan lainnya di Medan Utara.

Dalam laporan itu juga disebutkan banyak jalan yang belum pernah tersentuh pembangunan, sehingga saat hujan turun kondisi jalan menjadi berlumpur dan sulit dilalui masyarakat.

“Jalan masih tanah dan selalu tergenang air pasang rob serta belum pernah diaspal,” demikian salah satu aspirasi warga yang dibacakan dalam laporan reses.

Warga Keluhkan Drainase dan Banjir Rob

Selain jalan rusak, persoalan drainase dan banjir juga menjadi sorotan utama masyarakat Medan Utara.

Warga mengeluhkan saluran drainase yang tidak berfungsi, tersumbat, dangkal hingga belum tersedia di sejumlah kawasan permukiman.

Masyarakat meminta pembangunan drainase baru, normalisasi parit, pemasangan u-ditch dan pengerukan sungai untuk mengatasi genangan yang selama ini terjadi.

Beberapa wilayah yang disebut rawan banjir antara lain Kelurahan Rengas Pulau, Terjun, Belawan Bahari, Labuhan Deli, Martubung dan Pekan Labuhan.

Warga juga menyoroti banjir rob yang masih sering melanda kawasan Belawan Bahagia, Bagan Deli, Belawan I dan Belawan Sicanang.

DPRD Kota Medan dalam laporan reses itu turut menyoroti belum teratasinya banjir di Kota Medan yang dinilai justru semakin parah dalam beberapa waktu terakhir.

“Belum teratasinya banjir di Kota Medan malah makin parah seperti kejadian baru-baru ini,” isi laporan reses tersebut.

Masyarakat juga meminta pengerukan Sungai Deli yang dinilai masih dangkal dan sering meluap ketika hujan deras turun.

Lampu Jalan Minim, Warga Takut Keluar Malam

Persoalan penerangan jalan umum juga banyak dikeluhkan masyarakat.

Warga meminta Dinas Perhubungan dan Dinas PKPCKTR melakukan pemasangan dan perawatan lampu jalan di sejumlah kawasan yang gelap dan rawan kriminalitas.

Permintaan pemasangan lampu jalan muncul di wilayah Andan Sari, Jalan Maharani Raya, Jalan Ileng, Jalan Speksi, Jalan Aloha, Jalan Seimati, Jalan Rezeki hingga kawasan Lorong Gereja di Medan Belawan.

Warga mengaku kondisi jalan yang gelap memicu maraknya aksi begal dan tindak kriminal.

“Masyarakat mengeluh banyak begal sehingga warga takut keluar rumah,” demikian poin aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam rapat.

Selain itu, masyarakat meminta patroli rutin malam hari dan pembentukan posko pengamanan di wilayah Belawan yang dinilai rawan tawuran dan kejahatan jalanan.

Narkoba dan Tawuran Jadi Sorotan

Dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, warga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap maraknya narkoba, geng motor dan tawuran.

Warga Medan Belawan dan Medan Labuhan mengaku resah karena aksi tawuran dan begal kerap terjadi di lingkungan permukiman masyarakat.

DPRD Kota Medan juga menerima laporan mengenai maraknya judi online dan penyalahgunaan narkoba di sejumlah wilayah Medan Utara.

Masyarakat meminta Polrestabes Medan bersama Satpol PP memperketat patroli dan melakukan penindakan secara konsisten.

“Berantas narkoba secara tegas dan konsisten,” bunyi salah satu aspirasi masyarakat.

Bantuan Sosial Dinilai Belum Tepat Sasaran

Dalam bidang sosial, banyak warga mengeluhkan bantuan sosial yang dinilai belum merata dan belum tepat sasaran.

Masyarakat meminta Dinas Sosial melakukan pendataan ulang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan lansia, bantuan anak sekolah dan bantuan sembako.

Sejumlah warga bahkan disebut belum pernah menerima bantuan meskipun tergolong keluarga kurang mampu.

Dalam laporan reses disebutkan beberapa warga seperti Sri Murni, Toni, Intan Purwanti, Sumini, Sriwahyuni dan Sartinem mengaku belum pernah menerima bantuan sosial maupun bantuan pendidikan.

Warga juga meminta adanya program bantuan untuk janda kurang mampu, anak yatim, lansia tunggal serta bantuan sosial untuk rumah ibadah.

Selain itu, masyarakat meminta pengawasan lebih ketat terhadap program bantuan sosial agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran.

Persoalan BPJS dan Layanan Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, warga meminta peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan dan program Universal Health Coverage (UHC).

Masyarakat mengaku masih sering ditolak menggunakan KTP saat berobat di rumah sakit, meskipun Pemerintah Kota Medan telah menjalankan program UHC.

Selain itu, warga juga mengeluhkan kartu BPJS yang tiba-tiba tidak aktif padahal masih digunakan.

Masyarakat juga meminta dilakukan fogging di sejumlah kawasan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi korban begal dan tawuran serta penyuluhan mengenai program BPJS dan UHC kepada masyarakat.

Warga Minta Lapangan Kerja dan Pelatihan

Persoalan pengangguran juga menjadi perhatian masyarakat Medan Utara.

Warga meminta Pemerintah Kota Medan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan pelatihan keterampilan bagi lulusan SMA dan generasi muda.

Masyarakat menilai tingginya angka pengangguran berdampak pada meningkatnya kriminalitas seperti tawuran, geng motor dan narkoba.

Warga juga meminta adanya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan usaha dan kegiatan Job Fair untuk membuka peluang kerja.

Selain itu, masyarakat meminta pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan PHK sepihak menjelang Hari Raya Idul Fitri guna menghindari kewajiban pembayaran THR.

Pendidikan, Olahraga dan Kependudukan

Dalam bidang pendidikan, masyarakat meminta penambahan kuota program tebus ijazah, bantuan siswa miskin dan bantuan KIP bagi anak kurang mampu.

Warga juga mengusulkan pembangunan SMK di Kelurahan Belawan Sicanang serta penyuluhan bahaya narkoba dan HIV/AIDS di sekolah-sekolah.

Sementara di bidang olahraga, masyarakat meminta pembangunan fasilitas olahraga dan ruang terbuka bagi anak muda di kawasan Medan Utara.

Sedangkan dalam bidang administrasi kependudukan, warga meminta pelayanan Disdukcapil dipermudah dan tidak berbelit-belit.

Masyarakat juga mengusulkan pembukaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil di Kecamatan Medan Belawan agar warga tidak perlu jauh mengurus dokumen administrasi.

DPRD Minta Pemko Tindaklanjuti Aspirasi Warga

Dalam bagian kesimpulan, DPRD Kota Medan menyatakan seluruh hasil reses akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2026.

DPRD juga meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai bidang masing-masing.

“Melalui OPD terkait, agar segera melakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidang yang menjadi urusannya, dengan tataran kebermanfaatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” demikian isi rekomendasi DPRD Kota Medan.

Di akhir penyampaian laporan, DPRD Kota Medan berharap hasil reses tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan, khususnya kawasan Medan Utara.

3. Banjir, Jalan Rusak hingga BPJS Jadi Sorotan Utama Reses DPRD Medan Dapil III, Ratusan Aspirasi Warga Disampaikan ke Pemko

Dalam rapat paripurna tersebut, laporan Reses Dapil III disampaikan oleh anggota DPRD Kota Medan, H. Doli Indra Rangkuti, S.E. Dapil III meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Deli.

Dalam penyampaiannya, Doli Indra Rangkuti menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif, khususnya dalam menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Reses merupakan sarana bagi anggota DPRD Kota Medan dalam melaksanakan komunikasi dan sambung rasa kepada konstituen di daerah pemilihannya. Melalui reses, kami mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan,” ujar Doli.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 dilaksanakan pada 21 hingga 23 Februari 2026 oleh seluruh anggota DPRD Kota Medan Dapil III.

Adapun anggota DPRD yang melaksanakan reses tersebut yakni Wong Chun Sen, M.Pd.B, Zulkarnaen, S.K.M, Paul M.A Simanjuntak, S.H, Datuk Iskandar Muda, A.Md, Doli Indra Rangkuti, S.E, Andreas Pandapotan Purba, S.Ak, Modesta Marpaung, S.K.M., S.Keb, Faisal Arbie, M.Biomed, Reinhart Jeremy Aninditha, S.H, Ahmad Afandi Harahap, Edwin Sugesti Nasution, S.E., M.M dan Lailatul Badri, A.Md.

Infrastruktur dan Banjir Mendominasi Keluhan Warga

Dalam laporan tersebut, persoalan infrastruktur menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan masyarakat kepada DPRD Kota Medan.

Ratusan warga dari Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, Medan Perjuangan hingga Medan Deli mengeluhkan kondisi jalan rusak, drainase tersumbat, parit dangkal serta banjir yang terus berulang setiap hujan turun.

Aspirasi masyarakat itu ditujukan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) Kota Medan.

Warga di kawasan Pulo Brayan Bengkel, Glugur Darat, Bandar Selamat, Tanjung Mulia Hilir, Sei Kera Hilir, Tegal Rejo dan Indra Kasih meminta pemerintah segera melakukan pengaspalan, pengecoran jalan, pelebaran drainase serta normalisasi parit.

Masyarakat mengaku banjir kini semakin sering terjadi akibat drainase yang dipenuhi lumpur dan sampah serta tidak pernah dinormalisasi secara berkala.

Sejumlah titik yang menjadi sorotan warga di antaranya Jalan Bilal, Jalan Letda Sujono, Jalan Pancing, Jalan Karya Bakti, Jalan Gurilla, Jalan M Yakub, Jalan Tuamang hingga kawasan Pulo Brayan Bengkel dan Tanjung Mulia Hilir.

Selain jalan rusak dan banjir, warga juga meminta percepatan pembangunan saluran drainase baru, pemasangan paving block jalan lingkungan serta penanganan kemacetan di kawasan Tol Tembung dan Jalan Letda Sujono.

Lampu Jalan Mati dan Kemacetan Jadi Sorotan

Dalam sektor perhubungan, masyarakat mengeluhkan banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mati dan belum diperbaiki.

Warga meminta Dinas Perhubungan Kota Medan segera menambah titik lampu jalan di kawasan permukiman padat penduduk yang dinilai rawan tindak kriminalitas dan kecelakaan.

Permintaan itu datang dari warga di kawasan Jalan Bilal, Jalan Perwira, Jalan Letda Sujono, Jalan Pimpinan, Jalan Rakyat hingga Jalan Alfaka.

Selain itu, masyarakat juga meminta penertiban parkir liar, truk parkir sembarangan dan pedagang yang menggunakan bahu jalan karena dinilai menjadi penyebab utama kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Kota Medan.

Warga juga meminta pengaturan ulang arus lalu lintas di persimpangan padat kendaraan seperti Simpang Jalan Padang, Simpang TVRI, Simpang Tirto dan Jalan Prof HM Yamin.

Keluhan BPJS dan Pelayanan Rumah Sakit

Persoalan layanan kesehatan menjadi salah satu aspirasi terbesar masyarakat dalam reses tersebut.

Banyak warga mengeluhkan sulitnya pengurusan BPJS Kesehatan gratis atau BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Sebagian warga mengaku BPJS gratis mereka dinonaktifkan secara tiba-tiba tanpa penjelasan, sementara ada pula warga yang meminta bantuan pengalihan BPJS Mandiri menjadi BPJS PBI karena tidak mampu membayar tunggakan.

Warga juga meminta agar pelayanan rumah sakit terhadap pasien pengguna BPJS tidak dibeda-bedakan dengan pasien umum.

“Tolong jangan ada diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan pasien BPJS,” demikian salah satu aspirasi warga yang disampaikan dalam laporan reses.

Selain itu, masyarakat meminta pemerintah mempermudah sistem rujukan rumah sakit, meningkatkan fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas serta memastikan program UHC atau Medan Berkah benar-benar dapat digunakan masyarakat.

Beberapa warga juga meminta agar penyakit berat seperti kanker tulang dapat ditanggung BPJS secara maksimal tanpa prosedur yang berbelit.

Bansos Dinilai Belum Tepat Sasaran

Keluhan terkait bantuan sosial juga mendominasi penyampaian aspirasi masyarakat.

Warga meminta Dinas Sosial Kota Medan melakukan pendataan ulang penerima bantuan seperti PKH, BPNT, KIP, BLT dan bantuan lansia karena dinilai masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan.

Sebaliknya, masyarakat menilai masih ada warga yang tergolong mampu namun justru mendapatkan bantuan pemerintah.

Banyak warga lanjut usia mengaku belum pernah menerima bantuan lansia meskipun telah berusia di atas 70 tahun.

Selain itu, warga juga mempertanyakan mekanisme pengaduan apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Masyarakat meminta pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan secara rutin dan transparan agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

Pendidikan Gratis dan Bantuan Anak Sekolah

Di bidang pendidikan, warga meminta pemerintah memperluas program pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu.

Masyarakat juga meminta bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa hingga bantuan biaya sekolah diberikan lebih merata.

Sejumlah warga mengeluhkan masih adanya pungutan di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP yang dianggap memberatkan masyarakat.

Selain itu, warga meminta pemerintah memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah akibat persoalan ekonomi.

Masyarakat juga berharap kuota beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat ditambah.

Harga Sembako dan Bantuan UMKM

Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian serius masyarakat dalam reses tersebut.

Warga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga sembako dan menurunkan harga kebutuhan rumah tangga yang dinilai semakin mahal.

Selain itu, masyarakat juga meminta bantuan modal usaha, bantuan alat produksi hingga kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.

Pelaku usaha kecil berharap pemerintah lebih serius mendukung pengembangan UMKM melalui bantuan usaha yang tepat sasaran.

Lapangan Kerja dan Kenakalan Remaja

Persoalan pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan turut menjadi aspirasi utama warga.

Masyarakat meminta pemerintah membuka lebih banyak peluang kerja, khususnya bagi anak muda dan ibu rumah tangga.

Warga menilai sulitnya lapangan pekerjaan dapat memicu meningkatnya kenakalan remaja dan tindak kriminal di lingkungan masyarakat.

Selain itu, warga juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan penyuluhan bahaya narkoba kepada remaja serta memberantas peredaran narkotika di Kota Medan.

Beberapa warga secara khusus meminta bandar narkoba ditindak tegas, bukan hanya pengguna.

PDAM, Sampah dan Lingkungan Hidup

Persoalan air bersih PDAM juga menjadi keluhan masyarakat.

Sejumlah warga mengaku wilayah mereka belum teraliri air PDAM, sementara sebagian lainnya mengeluhkan kualitas air yang keruh, kecil bahkan berbau.

Warga meminta pemasangan jaringan air bersih dipercepat serta kualitas distribusi air ditingkatkan.

Selain itu, masyarakat juga meminta pengangkutan sampah dilakukan rutin, penyediaan tong sampah di lingkungan permukiman dan penertiban lokasi pembuangan sampah liar.

Masyarakat turut meminta pemerintah memperhatikan pohon-pohon tua yang rawan tumbang serta melakukan gotong royong rutin membersihkan lingkungan dan drainase.

Aspirasi Akan Dituangkan dalam Pokok Pikiran DPRD

Dalam kesimpulan laporan reses, DPRD Kota Medan menyatakan seluruh aspirasi masyarakat akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan.

DPRD berharap Pemerintah Kota Medan dapat menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

Selain itu, DPRD juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelayanan publik dan menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat sesuai bidang masing-masing.

“Seluruh hasil reses ini akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan Kota Medan ke depan,” tutup Doli Indra Rangkuti.

4. Rapat Paripurna DPRD Medan Sampaikan Hasil Reses IV Tahun Sidang 2025-2026, Warga Soroti Pendidikan, Air Bersih hingga Keamanan Kota

Dalam rapat paripurna tersebut, laporan hasil reses Daerah Pemilihan (Dapil) IV disampaikan oleh anggota DPRD Kota Medan, Fauzi. Dapil IV meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota.

Dalam sambutannya, Fauzi menyampaikan bahwa reses merupakan sarana bagi anggota DPRD untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah warga.

“Melalui reses ini kami mendengar secara langsung berbagai persoalan masyarakat mulai dari infrastruktur, banjir, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga keamanan lingkungan. Aspirasi ini nantinya akan menjadi bahan pokok pikiran DPRD untuk diteruskan kepada Pemerintah Kota Medan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Reses-4 Masa Sidang-1 Tahun Sidang 2025-2026 dilaksanakan pada 20 hingga 21 Desember 2025 oleh anggota DPRD Kota Medan Dapil IV, yakni Agus Setiawan, David Roni Sinaga SE, H Ade Taufiq Sp.Og, Sri Rezeki A.Md, El Barino Shah SH MH, Afif Abdillah SE, Godfried Effendi Lubis MM, Dodi Robert Simangunsong SH dan Edi Saputra ST.

Infrastruktur dan Drainase Jadi Persoalan Utama

Dalam laporan tersebut, masyarakat paling banyak mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan dan drainase yang rusak di sejumlah wilayah Kota Medan.

Melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), warga meminta pengaspalan jalan, normalisasi drainase serta penanganan banjir di berbagai titik seperti Jalan Rahmadsyah, Jalan AR Hakim, Jalan Panglima Denai, Jalan Bajak, Jalan Sempurna, Jalan Menteng, Jalan Selambo, Jalan Turi hingga kawasan Tegal Sari Mandala.

Warga juga meminta pengorekan drainase yang mengalami pendangkalan karena dinilai menjadi penyebab utama banjir saat hujan deras mengguyur Kota Medan.

Selain itu, masyarakat meminta penebangan pohon tua di Jalan SM Raja yang dinilai membahayakan keselamatan warga karena akar pohon merusak rumah dan ranting sering berjatuhan.

Lampu Jalan Mati dan Kriminalitas Dikeluhkan

Di sektor Dinas Perhubungan, masyarakat mengeluhkan banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mati di kawasan Medan Area, Medan Kota, Medan Denai dan Medan Amplas.

Warga menyebut kondisi jalan yang gelap memicu meningkatnya aksi kriminalitas dan pencurian di lingkungan permukiman.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan maraknya parkir liar serta meminta pembinaan terhadap juru parkir yang dinilai hanya muncul saat meminta uang parkir.

Persoalan Air PDAM dan Listrik

Keluhan juga disampaikan masyarakat kepada PDAM Tirtanadi dan PLN. Warga mengaku sering mengalami air PAM mati, kualitas air keruh dan berbau, hingga belum tersedianya sambungan air bersih di sejumlah wilayah.

Beberapa warga di Jalan Sempurna, Jalan Turi, Jalan Pintu Air, Jalan Saudara hingga kawasan Medan Denai meminta Perumda Tirtanadi segera memberikan solusi nyata terkait distribusi air bersih.

“Air sering mati berjam-jam setiap hari dan terkadang berwarna hitam serta berbau akibat banjir,” demikian salah satu aspirasi warga yang disampaikan dalam laporan reses.

Selain itu, warga juga meminta pemasangan jaringan PDAM gratis bagi masyarakat kurang mampu serta meminta PLN memindahkan tiang listrik tower yang berada di halaman rumah warga tanpa membebankan biaya kepada masyarakat.

Bantuan Sosial dan Pendidikan Jadi Sorotan

Dalam bidang sosial, masyarakat banyak mengeluhkan bantuan sosial seperti PKH, BLT, bantuan lansia dan bantuan pendidikan yang dinilai belum tepat sasaran.

Banyak warga mengaku belum pernah menerima bantuan meskipun tergolong kurang mampu. Warga juga meminta pemerintah melakukan pendataan ulang DTKS agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

Di sektor pendidikan, masyarakat meminta pendidikan gratis, bantuan PIP dan KIP Kuliah, bantuan biaya UKT mahasiswa hingga bantuan sarana sekolah.

Warga juga meminta penyuluhan bahaya narkoba dan HIV/AIDS di sekolah-sekolah serta perhatian terhadap anak-anak putus sekolah akibat persoalan ekonomi.

Salah satu aspirasi datang dari warga bernama Nelismar di Kecamatan Medan Denai yang mengaku anaknya tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Selain itu, masyarakat juga meminta percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta perhatian terhadap guru PPPK agar memperoleh hak pensiun dan tunjangan yang layak.

Administrasi Kependudukan Diminta Dipermudah

Pada sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masyarakat meminta pelayanan administrasi kependudukan dipermudah.

Warga bernama Zulhaini di Jalan Denai mempertanyakan status kartu keluarga atas nama suaminya yang disebut tidak terdaftar di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, padahal selama ini selalu menerima undangan pemilu.

Selain itu, warga lainnya meminta pemerintah mempermudah pengurusan akta kematian lama yang datanya sudah tidak ditemukan, termasuk pelayanan pembuatan KTP bagi warga sakit parah yang tidak bisa hadir langsung.

Lapangan Kerja dan UMKM

Dalam bidang ketenagakerjaan, masyarakat meminta pemerintah memperluas lapangan pekerjaan bagi generasi muda dan masyarakat pengangguran.

Warga juga mengusulkan pembangunan usaha daur ulang plastik dan pabrik air minum untuk memberdayakan masyarakat sekitar serta mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pengangguran.

Selain itu, masyarakat meminta bantuan modal usaha UMKM serta penurunan harga sembako yang dinilai semakin memberatkan pedagang kecil dan masyarakat kurang mampu.

Keamanan dan Narkoba Jadi Perhatian

Persoalan keamanan juga menjadi perhatian utama masyarakat. Warga meminta pihak kepolisian meningkatkan patroli untuk mencegah begal, tawuran, pencurian hingga peredaran narkoba yang dinilai semakin meresahkan.

Masyarakat di sejumlah wilayah Medan Amplas, Medan Denai dan Medan Area meminta aparat memberantas bandar narkoba serta aksi kriminal jalanan yang kerap terjadi pada malam hari.

Selain itu, warga juga meminta penertiban pedagang non-halal yang berjualan di badan jalan serta penertiban pedagang kaki lima di sekitar Stadion Teladan.

DPRD Minta Pemko Tindak Lanjuti Aspirasi

Dalam bagian kesimpulan laporan reses, DPRD Kota Medan menyatakan seluruh aspirasi masyarakat akan dituangkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan tahun 2026.

DPRD juga meminta Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait segera melakukan percepatan pelayanan publik dan menentukan skala prioritas pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Meski tidak semua usulan dapat langsung diakomodasi, kami berharap Pemko Medan dapat menentukan prioritas pembangunan dan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan warga Kota Medan,” ujar Fauzi menutup penyampaian laporan reses.

Laporan reses tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan program pembangunan Kota Medan ke depan.

5. Rapat Paripurna DPRD Medan, Dapil V Soroti Infrastruktur, Bansos, BPJS hingga Persoalan Sampah dan Keamanan Warga

Dalam rapat tersebut, laporan hasil reses Daerah Pemilihan V disampaikan oleh anggota DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli, S.E. Dapil V meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tuntungan dan Medan Maimun.

Turut hadir dalam rapat paripurna itu Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan, pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur masyarakat dan insan pers.

Dalam sambutannya, Iswanda Ramli menyampaikan bahwa reses merupakan bagian penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagai wadah komunikasi langsung dengan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah warga.

“Reses menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk mendengar secara langsung berbagai keluhan, harapan, dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya,” ujar Iswanda Ramli.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Reses-4 Masa Sidang-1 Tahun Sidang 2025-2026 berlangsung pada 20 hingga 21 Desember 2025 dan diikuti seluruh anggota DPRD Kota Medan dari Dapil V, yakni Johannes Hutagalung, Jusup Ginting Suka, Kasman Bin Marasakti Lubis, Syaiful Ramadhan, Salomo Tabah Ronal Pardede, Rommi Van Boy, dr. Dimas Sofani Lubis, Muhammad Afri Rizki Lubis, Henry Jhon Hutagalung, Iswanda Ramli, Eko Afrianta Sitepu dan Binsar Simarmata.

Dalam laporan tersebut, berbagai persoalan masyarakat disampaikan kepada Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait, mulai dari persoalan infrastruktur jalan dan drainase, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keamanan lingkungan, hingga persoalan sampah dan pelayanan administrasi kependudukan.

Infrastruktur dan Banjir Masih Dominasi Keluhan Warga

Pada sektor Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-MBK), warga mengeluhkan banyaknya jalan rusak, drainase tersumbat, serta banjir yang terjadi di sejumlah kawasan permukiman.

Masyarakat meminta pengaspalan dan pengecoran jalan di sejumlah titik seperti Jalan Pintu Air IV, Jalan Karya Jaya, Jalan Brigjen Hamid, Jalan Luku, Jalan Sagu, Jalan Bunga Sedap Malam, hingga kawasan Perumnas Simalingkar.

Selain itu, warga juga meminta normalisasi drainase, pengerukan parit, pemasangan bronjong penahan longsor, hingga pembukaan kanal pembuangan air untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi saat hujan deras.

Persoalan penerangan jalan umum (LPJU) juga menjadi perhatian masyarakat. Warga meminta penambahan lampu jalan, penggantian lampu yang padam, serta penataan kabel listrik dan utilitas di berbagai wilayah yang dinilai rawan kriminalitas akibat minim penerangan.

Persoalan Sampah dan Lingkungan Jadi Sorotan

Dalam sektor Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat mengeluhkan buruknya pengelolaan sampah di sejumlah wilayah Kota Medan.

Warga Kecamatan Medan Tuntungan meminta agar tempat sampah ditempatkan di setiap persimpangan gang dan lingkungan permukiman untuk mengurangi penumpukan sampah liar.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan masih adanya warga dari kawasan perumahan yang membuang sampah rumah tangga sembarangan dari kendaraan pribadi ke pinggir jalan.

“Banyak masyarakat yang naik mobil membuang sampah rumah tangga ke pinggir jalan dengan cara dilempar dari kendaraan,” demikian salah satu aspirasi warga yang disampaikan dalam laporan reses.

Keluhan lain datang dari warga Gang Anggrek yang meminta Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup segera mengatasi persoalan sampah yang tidak terkelola karena dinilai menjadi salah satu penyebab banjir.

Warga Kelurahan Simalingkar B juga meminta adanya tempat penampungan sampah sementara karena armada pengangkut sampah hanya datang satu kali dalam sehari.

Sementara warga sekitar kawasan CBD Polonia mengeluhkan sampah yang berserakan akibat truk pengangkut sampah tidak menjangkau seluruh lingkungan permukiman.

Selain persoalan sampah, masyarakat juga meminta pembersihan parit, pembukaan akses pembuangan limbah ke arah Ringroad, hingga penanganan bau tidak sedap akibat peternakan babi di kawasan Mandala yang disebut turut memicu persoalan lingkungan dan banjir.

Warga Keluhkan Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran

Pada sektor Dinas Sosial, mayoritas masyarakat meminta dilakukan pendataan ulang penerima bantuan sosial seperti PKH, BLT, BPNT, bantuan lansia, hingga BPJS PBI agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Banyak warga mengaku bantuan sosial mereka tiba-tiba dinonaktifkan meski kondisi ekonomi masih sulit dan masih memiliki anak yang bersekolah.

Beberapa warga juga mempertanyakan proses masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara lainnya mengeluhkan tidak pernah menerima bantuan meski telah bertahun-tahun tinggal di wilayah tersebut.

“Mohon dilakukan pendataan ulang bantuan sosial yang akurat sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” bunyi salah satu aspirasi masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga meminta tambahan kuota bantuan pendidikan seperti KIP dan PIP bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta bantuan bedah rumah untuk warga miskin.

Persoalan BPJS dan Layanan Kesehatan

Di bidang kesehatan, warga banyak mengeluhkan persoalan BPJS Kesehatan, terutama terkait BPJS PBI yang dinonaktifkan secara sepihak dan prosedur pelayanan yang dinilai berbelit-belit.

Masyarakat meminta Pemerintah Kota Medan melakukan pendataan ulang penerima BPJS gratis untuk warga miskin dan kurang mampu.

Selain itu, warga meminta proses rujukan rumah sakit dipermudah, pelayanan kesehatan ditingkatkan, serta tunggakan BPJS mandiri diberikan keringanan atau pemutihan.

Warga juga meminta peningkatan layanan rawat inap di puskesmas, penyuluhan bahaya narkoba di sekolah, serta pemenuhan gizi anak melalui posyandu.

Pengangguran, Narkoba dan Keamanan Lingkungan

Dalam sektor ketenagakerjaan, warga meminta Pemerintah Kota Medan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mengadakan pelatihan keterampilan bagi generasi muda.

Masyarakat juga berharap adanya pelatihan UMKM, bantuan modal usaha, pelatihan menjahit, tata rias, hingga pelatihan memasak untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Sementara pada sektor keamanan, masyarakat mengeluhkan maraknya peredaran narkoba, begal, pencurian dan aksi kriminal lainnya di sejumlah wilayah seperti Simalingkar B, Medan Polonia, Medan Sunggal dan Medan Johor.

Warga meminta Pemerintah Kota Medan berkoordinasi dengan Polrestabes Medan untuk memberantas narkoba dan perjudian yang disebut semakin meresahkan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pengaktifan kembali pos siskamling di lingkungan permukiman untuk meningkatkan keamanan warga.

Persoalan Administrasi Kependudukan dan Pendidikan

Pada sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masyarakat meminta pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran dan dokumen lainnya dipermudah serta dapat dicetak di kantor kecamatan atau kelurahan.

Warga korban banjir juga meminta kemudahan pengurusan dokumen yang hilang akibat bencana.

Sementara di bidang pendidikan, masyarakat meminta bantuan KIP, PIP, beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, hingga perhatian terhadap anak-anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu.

Dalam laporan tersebut juga disampaikan adanya permohonan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang terancam putus kuliah akibat tingginya biaya UKT.

Hasil Reses Akan Masuk Pokok Pikiran DPRD

Dalam bagian kesimpulan, DPRD Kota Medan menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat hasil Reses-5 Masa Sidang-2 Tahun Sidang 2025-2026 akan dituangkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan sebagai bahan penyusunan program pembangunan Tahun 2027.

DPRD berharap Pemerintah Kota Medan dapat menentukan skala prioritas dalam merealisasikan usulan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan warga dan mewujudkan visi-misi pembangunan Kota Medan.

“Melalui OPD terkait, agar segera dilakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidang yang menjadi urusannya, dengan tataran kebermanfaatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” demikian isi laporan tersebut.

Laporan reses itu kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang mengikuti rapat paripurna serta harapan agar seluruh aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Medan.

Wali Kota Medan Tekankan Tindak Lanjut Aspirasi Warga dalam Rapat Paripurna Reses DPRD

Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses memiliki makna penting sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjadi bentuk nyata hadirnya negara dalam mendengarkan suara masyarakat.

“Reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD merupakan jembatan aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Dari kegiatan reses inilah berbagai persoalan, harapan, kebutuhan, serta dinamika yang berkembang di tengah masyarakat dapat terpotret secara langsung dan nyata,” ujar Rico Waas.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Medan memandang hasil reses yang disampaikan anggota DPRD sebagai representasi kebutuhan riil masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan reses menunjukkan tingginya harapan warga terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di Kota Medan.

“Berbagai masukan yang dihimpun dalam pelaksanaan reses pada umumnya masih didominasi kebutuhan dasar masyarakat, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perekonomian, maupun persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Hal ini menunjukkan masyarakat menginginkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga menyoroti dinamika pembangunan perkotaan yang dinilai semakin kompleks dan penuh tantangan. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi, Kota Medan menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan respons cepat, terukur, dan bersinergi.

Ia menyebutkan, pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan infrastruktur perkotaan, tuntutan pelayanan publik yang semakin responsif, persoalan lingkungan, tantangan ekonomi masyarakat, hingga perubahan sosial yang cepat menjadi bagian dari realitas pembangunan yang harus dihadapi bersama.

Karena itu, Rico menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Menurutnya, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD tidak hanya bersifat formal kelembagaan, melainkan merupakan kemitraan strategis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Pemerintah dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan perubahan positif dalam kehidupannya,” tegas Rico Waas.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Medan meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan agar memberikan perhatian serius dan tindak lanjut konkret terhadap hasil reses anggota DPRD Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan, lanjutnya, berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangan daerah, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.

“Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan atas pelaksanaan reses ini. Saya yakin sinergi ini akan mewujudkan Kota Medan bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan Satu Data,” pungkasnya.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib hingga selesai dan menjadi bagian dari agenda penting DPRD Kota Medan dalam menyerap serta menyampaikan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kota Medan.

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam agenda Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan 1 hingga Medan 5 secara resmi ditutup oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (18/5/2026).