Medan, Kedannews.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumatera Utara menegaskan, jika ingin mewujudkan Sumut bermartabat, semua bidang maupun komponen di daerah-daerah harus benar-benar bersih dari perilaku korup.
“Perilaku korup harus dibersihkan, demi Sumut bermartabat,” ujar Bendahara FPKS DPRD Sumut Hendro Susanto didampingi wakil letua DPRD Sumut Drs. Misno Adisyah Putra, Ketua FPKS Dr.H.Hariyanto,Lc,MA, Sekretaris fraksi Ahmad Hadian,S.Pd.I dan anggota fraksi H Jumadi SPdI MIKom, H Akhiruddin,Lc, Abdul Rahim Siregar,ST MT, H Hanafi Lc, Dedi Iskandar SE kepada wartawan, Rabu (12/10/2022) usai acara silaturahim FPKS di ruang fraksi gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Selanjutnya Hendro menyebutkan, dunia pendidikan menjadi salah satu bidang yang sangat rawan perilaku korupsi. Hal ini berkaitan dengan besarnya anggaran pendidikan 20 persen dari APBN atau APBD dari pemerintah untuk membenahi pendidikan di Indonesia. “Seiring dengan besarnya anggaran itu, potensi korupsi juga sangat dimungkinkan terjadi,” katanya.
Anggota DPRD Sumut dari dapil (daerah pemilihan) Sumut XII meliputi Binjai dan Langkat ini mencontohkan, dunia pendidikan di Binjai dan Langkat hingga saat ini disinyalir masih ada perilaku korup, karena pihaknya kerap menerima keluhan atas indikasi perilaku korup terutama dalam penempatan pejabat seperti kepala sekolah.
“Di masa kepemimpinan Plt Bupati yang sekarang ini perilaku korup harus bisa dibersihkan. Mau sampai kapan dunia pendidikan kita diracuni perilaku merusak. Kalau pun yang lalu hal itu terjadi, saat ini residunya harus dibersihkan,” harapnya.
Untuk menjadikan Sumut bermartabat, tambah Hendro, Kita harus bisa secara bersamaan mencegah terjadinya perilaku korup. Khusus dunia pendidikan, kita akan hadirkan kepsek (kepala sekolah) SD sederajat, SMP sederajat, SMA dan SMK sederajat yang bersih, dan mau melayani anak didik dengan baik.
Ditegaskannya lagi, masalah perilaku korup si dunia pendidikan tidak ansih hanya untuk Binjai dan Langkat, tapi juga semua daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara, karena persoalan yang sama diyakini juga terjadi. “Kita tidak hanya memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Lagkat, tapi juga berlaku bagi daerah lain di Sumatera Utara. Kita berharap seluruh Pemerintah Daerah benar-benar melakukan pembenahan masing-masing dunia pendidikannya bwrsih dari perilaku korup,” tambahnya.(Cutriri)
