JAKARTA, kedannews.co.id — Pemerintah pusat memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akan segera diumumkan secara resmi dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya penghematan energi nasional.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pengumuman terkait kebijakan tersebut kemungkinan besar dilakukan pada Selasa (31/3/2026). Ia meminta publik untuk menunggu keputusan resmi tanpa mendahului informasi yang masih dalam tahap finalisasi.
“Tunggu saja, kemungkinan akan diumumkan besok secara resmi,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Tito menambahkan, setelah kebijakan diumumkan, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan imbauan teknis kepada pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
Berlaku Terbatas untuk ASN
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini dirancang sebagai respons terhadap tekanan harga energi global, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Dalam skemanya, WFH direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK. Sementara itu, sektor swasta hanya akan menerima imbauan tanpa kewajiban penerapan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas ekonomi nasional jika diterapkan secara selektif.
Menurutnya, sektor-sektor vital seperti industri manufaktur dan layanan publik tetap dapat berjalan normal karena tidak semua jenis pekerjaan memungkinkan dilakukan secara jarak jauh.
Ia juga menambahkan bahwa pengurangan mobilitas masyarakat melalui WFH berpotensi menekan konsumsi BBM, meskipun besaran penghematannya bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.
Fokus Efisiensi Energi
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas energi di tengah dinamika global. Dengan pengurangan aktivitas perjalanan harian, diharapkan terjadi efisiensi penggunaan bahan bakar tanpa mengorbankan kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Pengumuman resmi yang akan disampaikan pemerintah diharapkan memberikan kejelasan mengenai mekanisme dan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut di seluruh Indonesia.
