Medan, kedannews.com – Boni Hutapea, Koordinator Forum Aspirasi Kaum Gerakan Sumatera Utara (FAKAR Sumut), secara tegas meminta Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki dugaan mafia proyek dalam proses tender tahun 2024 di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Permintaan ini disampaikan Boni dalam sebuah konferensi pers di salah satu kafe di Kota Medan, pada 30 Oktober 2024.
Boni, yang merupakan mahasiswa asal Kota Medan, mengungkapkan adanya indikasi masalah dalam proses tender di Paluta. Ia menekankan perlunya pengusutan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terutama terkait proyek pembangunan Pasar Langkimat di Kecamatan Simangambat dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,00. Selain itu, Boni juga menyoroti rehabilitasi ruang kelas SDN 100230 Baringin di Kecamatan Dolok, yang memiliki pagu anggaran Rp. 1.250.000.000.
“Setelah melakukan penelusuran di LPSE Kabupaten Padang Lawas Utara, kami menemukan bahwa kedua paket pekerjaan tersebut belum ada evaluasi atau pengumuman pemenang tender. Namun, berdasarkan informasi yang kami terima, pekerjaan tersebut sudah mulai dilaksanakan. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya,” ungkap Boni dengan nada heran. Ia menambahkan, “Sangat aneh, belum ada pengumuman pemenang tender di LPSE Paluta, tetapi pekerjaan sudah berjalan. Ini jelas merupakan indikasi adanya masalah.”
Lebih lanjut, Boni menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, proyek pembangunan Pasar Langkimat dan rehabilitasi ruang kelas tersebut sudah ramai diberitakan. FAKAR Sumut telah melakukan konfirmasi terkait informasi tersebut, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak ULP Padang Lawas Utara.
“Maka dari itu, kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap proses tender di Paluta. Kami juga mendesak pemanggilan Kepala ULP Kabupaten Padang Lawas Utara agar seluruh proses ini menjadi transparan. Kami yakin ada dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek ini,” tutup Boni dengan tegas.
Fakar Sumut berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini demi keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
