Medan, kedannews.com Pengentasan kemiskinan ekstrim, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan UMKM menjadi sorotan tajam Fraksi Gerindra DPRD Medan.
Fraksi Gerindra menilai Pemko Medan perlu melakukan inovasi dan lebih kreatif untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Haris Kelana Damanik memberi tanggapan terhadap Ranperda RAPBD 2024, Jumat (29/9/2023), mengatakan saat ini angka kemiskinan di Kota Medan masih sangat tinggi.
“Perlu ada kolaborasi antara kecamatan, kelurahan dengan lingkungan untuk lebih cermat melakukan pendataan terhadap warga miskin,” sebutnya.
Menurut Haris Kelana Damanik, penanganan yang dilakukan Pemko Medan selama ini masih belum maksimal dalam menurunkan jumlah warga miskin meski ada peningkatan dari tahun sebelumnya.
“Pemko Medan melalui OPD harus terus melakukan upaya agar angka kemiskinan dapat diminimalisir. Pemko Medan harus membuat data masyarakat miskin secara detail per lingkungan,” ungkapnya.
Selain itu juga tambah Haris harus membuat program yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk pengentasan kemiskinan, bisa berupa pelatihan kewirausahaan, UMKM dan bantuan modal.
“Intinya dibuat program yang tujuannya mampu mengentaskan kemiskinan dan pengembangan SDM masyarakat Kota Medan,” sebut Haris Kelana.
Selanjutnya Haris Kelana mengatakan pada prinsipnya Fraksi Gerindra sangat mendukung Pemko Medan melakukan upaya pengentasan kemiskinan, mengembalikan Kota Medan menjadi kota metropolitan.
Fraksi Gerindra juga menyampaikan fakta bahwa masih banyak keluhan warga Medan terkait infrastruktur seperti, perbaikan jalan, drainase, permasalahan banjir yang sampai saat ini belum juga tuntas.
Haris Kelana Damanik menyebut agar kepada seluruh OPD agar benar-benar menggali potensi guna meningkatkan PAD Pemko Medan dan mendorong OPD bekerja sesuai dengan tupoksinya.
Fraksi Gerindra meminta agar Pemko Medan segera mengganti pimpinan OPD yang dianggap lambat dan tidak mampu bekerja dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Medan.
Selama ini kinerja OPD dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menurut pandangan Fraksi Gerindra masih belum maksimal.
“Fraksi Gerindra menghimbau agar Walikota Medan jangan membiarkan kembali pos-pos yang rendah pendapatannya,” kata Mulia Asri Rambe.
Misalnya dari sektor pajak reklame, PBG dan parkir. Dari tahun ke tahun sektor itu selalu belum memenuhi target maksimal.
Maka itu, Fraksi Gerindra berharap kepada Walikota Medan mengevaluasi pos-pos yang rendah capaian PAD dan segera mengevaluasi OPD yang tidak serius dalam mengelola potensi pendapatan Pemko Medan.
