Selain jaringan, Inalum juga meminta supaya bisa mendapatkan insentif tarif listrik untuk mendukung ekspansinya. Namun, Hendi menjelaskan, PLN memiliki keterbatasan wewenang perihal tarif listrik. Sebab tarif listrik sudah diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM.
Supaya tidak mengubah peraturan yang sudah ada, Hendi mengusulkan agar dibuat Peraturan Presiden (Perpres) dimana skema kompensasi untuk PLN dapat dialokasikan untuk selisih tarif listrik yang dibutuhkan Inalum.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menerima usulan tersebut karena ekspansi yang akan dilakukan Inalum merupakan kondisi khusus. Di saat yang sama pula, PLN sedang mengalami kelebihan tenaga listrik.
“Ini akan dicarikan formulasi tanpa melanggar hukum yang sudah ada,” ujarnya dalam kesempatan yang sama. Menurutnya harus ada terobosan terhadap hal-hal yang memerlukan dukungan.
Penulis: Aris
Editor: Cut Riri
