Dari sisi kebutuhan industri, kerja sama dikembangkan menggunakan pendekatan demand-driven. Salah satu bentuknya adalah penyusunan SSW Output Matrix pada 16 bidang serta pengembangan jejaring dengan pemerintah daerah di Prefektur Miyagi, Mie, Ehime, Kagawa, Miyazaki, Yamaguchi, dan Kumamoto.
Aspek pascakepulangan pekerja juga menjadi bagian dari evaluasi. Sebanyak 100 studi kasus alumni pemagangan disusun untuk mendokumentasikan pengalaman kerja, perkembangan karier, serta peluang usaha yang dapat dikembangkan setelah menyelesaikan program di Jepang.
Cris menilai peningkatan keberangkatan tenaga kerja perlu dibarengi peningkatan kualitas. Jumlah pekerja yang berangkat, menurutnya, belum cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila tidak disertai kompetensi yang sesuai, informasi yang memadai, pemahaman terhadap lingkungan kerja, serta pelindungan selama bekerja.
Hasil kerja sama 2023–2026 selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan program berikutnya. Salah satu perhatian yang dibahas adalah penyesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri di berbagai wilayah Jepang.
Materi terkait bahasa, budaya kerja, dan informasi ketenagakerjaan juga dinilai masih perlu dikembangkan agar calon pekerja memiliki kesiapan yang lebih baik sebelum memasuki dunia kerja di Jepang.
Kebutuhan yang berbeda di setiap wilayah Jepang turut menjadi pertimbangan dalam membangun jejaring dengan pemerintah daerah maupun pemberi kerja. Pendekatan tersebut diharapkan membuat penyiapan tenaga kerja Indonesia lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kami optimistis sinergi ketenagakerjaan Indonesia-Jepang akan terus berkembang menjadi kemitraan yang semakin strategis, konkret, dan berdampak luas bagi kemajuan bersama,” pungkas Cris.
