Dalam pernyataannya, Arif menyoroti sejumlah isu, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan terhadap aktivis, persoalan pendidikan, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga menyampaikan tuntutan politik terhadap kepemimpinan nasional melalui mekanisme yang dinilai sesuai dengan aspirasi gerakan mahasiswa.
“Kita sebagai mahasiswa tidak boleh diam ketika persoalan rakyat belum terselesaikan. Kita sebagai rakyat tidak boleh terbiasa melihat penderitaan seolah-olah menjadi hal yang lumrah. Dan kita tidak boleh diam membiarkan suara kritis kehilangan tempat dalam demokrasi di negeri ini,” ujar Arif.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan persoalan masyarakat. Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Arif Soroti Dampak Karhutla dan Kabut Asap di Sumatera Utara
Salah satu persoalan yang disoroti Arif adalah kebakaran hutan dan lahan yang dinilainya telah berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Ia menyebut asap karhutla telah mencapai Kota Medan dan meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran, dampak kabut asap, serta perlindungan warga di wilayah terdampak.
“Kawan-kawan bisa lihat dan rasakan, asap dari karhutla sudah sampai di Kota Medan, dan sudah banyak warga yang terkena dampak atas karhutla ini,” katanya.
Arif juga menyinggung angka kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebutnya mencapai 174.694 kasus di wilayah terdampak karhutla pada periode 18 Agustus hingga 21 September 2026.
Ia meminta agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, penanganan dampak kabut asap, dan keterbukaan informasi mengenai penetapan status kebencanaan nasional.
“Ketika Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla pada 18 Agustus–21 September 2026, penanganan kebakaran, dampak kabut asap, dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas. Kami juga menuntut transparansi mengenai penetapan status kebencanaan nasional,” ujar Arif.
Angka dan periode kasus ISPA tersebut masih perlu diverifikasi melalui data resmi Kementerian Kesehatan sebelum diterbitkan sebagai fakta terkonfirmasi.
Minta Dugaan Kekerasan terhadap Aktivis Diusut
Selain persoalan lingkungan, Arif turut menyoroti perlindungan kebebasan berpendapat dan dugaan tindakan kekerasan terhadap aktivis yang disebutnya melibatkan aparat.
Ia meminta setiap dugaan kekerasan ditangani secara serius, transparan, dan berkeadilan melalui proses hukum yang berlaku.
“Usut tuntas setiap tindakan kekerasan terhadap para aktivis yang dilakukan oleh aparat. Kami menuntut agar persoalan tersebut segera diproses secara serius, transparan, dan berkeadilan. Kebebasan berpendapat adalah hak warga negara yang wajib dilindungi, bukan malah dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Arif menilai perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga ruang demokrasi. Ia berharap penanganan setiap laporan dugaan kekerasan dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan bukti dan proses hukum.
Persoalkan Pendidikan dan Kritik Program MBG
Dalam pernyataannya, Arif juga menyampaikan kritik terkait kepemimpinan nasional dan persoalan pendidikan. Ia mempertanyakan kualifikasi pendidikan pemimpin serta mengaitkannya dengan perjuangan mahasiswa untuk memperoleh pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak.
“Kawan-kawan mahasiswa semuanya, bagaimana bisa negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak menempuh pendidikan tinggi, yang tidak memiliki ijazah SMA? Kita sebagai mahasiswa berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang layak dan pekerjaan layak atas apa yang telah kita tempuh dari bangku SD hingga perguruan tinggi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan kritik politik Arif. Adapun klaim mengenai ijazah atau riwayat pendidikan pejabat publik harus didasarkan pada dokumen dan informasi yang dapat diverifikasi.
Arif selanjutnya menyoroti kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, orientasi pendidikan tidak semestinya hanya berpusat pada ijazah dan peluang memperoleh pekerjaan, tetapi juga harus mendorong pengembangan pola pikir, literasi, ilmu pengetahuan, serta penelitian.
“Ketika perut lebih dipentingkan daripada otak, kita sadar bahkan kualitas pendidikan di Indonesia sangat menurun. Ilmu pengetahuan, literasi, dan riset dianggap tidak penting karena tidak menghasilkan uang secara instan. Sekolah atau kuliah hanya dikejar demi selembar ijazah untuk mencari kerja, bukan untuk mengubah pola pikir,” katanya.
Ia turut mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menyoroti laporan mengenai siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Arif meminta pelaksanaan program dievaluasi agar aspek keamanan pangan, pengawasan distribusi, kualitas makanan, dan keselamatan siswa mendapat perhatian serius.
Dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG perlu ditelusuri berdasarkan laporan resmi dan hasil pemeriksaan pihak berwenang, termasuk untuk memastikan penyebab serta jumlah korban pada setiap kejadian.
Desak Prabowo Mundur dan Gibran Dimakzulkan
Di bagian akhir pernyataannya, Arif menyampaikan tuntutan politik agar Presiden Prabowo Subianto mengundurkan diri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan. Ia mengaitkan tuntutan tersebut dengan penilaian kritisnya terhadap kepemimpinan dan arah kebijakan pemerintahan.
“Kami menuntut agar Pak Prabowo turun dan pemakzulan Pak Gibran atas ketidakbecusan dalam memimpin dan menentukan arah negeri ini. Jika mereka tidak mau turun dengan sukarela, maka kami mahasiswa siap memaksa Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran diberhentikan,” ujar Arif.
Pernyataan tersebut merupakan sikap politik yang disampaikan Arif. Adapun pengunduran diri presiden, pemberhentian presiden atau wakil presiden, serta pemakzulan memiliki mekanisme konstitusional yang harus ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
AMSUB Siapkan Enam Tuntutan dalam Aksi 20 Oktober
Aksi AMSUB direncanakan berlangsung pada Selasa, 20 Oktober 2026, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. Berdasarkan surat pemberitahuan bernomor 001/AMSUB/X/2026 tertanggal 14 Oktober 2026, massa diperkirakan mencapai 500 orang.
Peserta direncanakan berkumpul di kampus masing-masing sebelum bergerak menuju Taman Kebun Bunga, Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan kawasan Lapangan Merdeka, Medan.
Dalam dokumen rencana aksi, AMSUB mencantumkan enam tuntutan utama:
-
Meminta pertanggungjawaban politik Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana.
-
Meminta pemeriksaan dan keterbukaan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme hukum.
-
Mendorong DPR RI memproses persoalan terkait Gibran melalui mekanisme konstitusional.
-
Mendesak penanganan karhutla secara mendesak dan terkoordinasi.
-
Meminta evaluasi prioritas anggaran program strategis nasional, termasuk MBG, agar kebutuhan pendidikan, kesehatan, mitigasi bencana, dan pemulihan masyarakat tetap diperhatikan.
-
Mendesak efisiensi anggaran yang konsisten dengan mengurangi belanja yang dinilai tidak prioritas dan mengarahkan penghematan untuk perlindungan masyarakat.
Rencana aksi tersebut juga mencantumkan agenda mimbar bebas, orasi akademik, konferensi pers, dan aksi teatrikal. Pelaksanaan seluruh agenda serta jumlah peserta yang hadir masih perlu dipastikan pada hari kegiatan.
Dukungan Arif menunjukkan adanya sikap kritis dari kalangan aktivis mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik. Namun, berbagai kritik dan tuntutan yang disampaikan tetap perlu ditempatkan sebagai pandangan narasumber, sementara data, dugaan pelanggaran, dan klaim mengenai pihak tertentu harus diverifikasi secara independen.
Redaksi Kedan News membuka ruang bagi pemerintah, DPR, pihak penyelenggara program MBG, serta pihak-pihak yang menjadi sasaran kritik untuk memberikan tanggapan guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.






