LANGKAT,KedanNews.co.id – Polemik pemangkasan pohon di sepanjang jalan protokol Kabupaten Langkat kini menyorot sikap Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Langkat Erwin Bachari, S.P., http://M.MA. Di tengah derasnya kritik publik, pejabat yang seharusnya memberi penjelasan justru dinilai memilih bungkam dan menghindari konfirmasi wartawan.
Kisruh bermula setelah viral video TikTok yang menyeret nama mitra pruning Firman sebagai pihak di balik aktivitas pemangkasan. Tuduhan muncul usai pernyataan Kadis LH Langkat yang mengaku tidak mengetahui izin maupun aktivitas mitra pruning di sejumlah ruas jalan protokol.
Akibat pernyataan itu, Firman mengaku dirugikan dan nama baiknya tercoreng. Ia merasa seolah dijadikan pihak yang menanggung seluruh konsekuensi polemik yang berkembang luas.
Ketua DPW Sumatera Utara Komite Jurnalis Nusantara Independen KJNI Reza Fahlevi Nasution mengkritik keras sikap Kadis LH. Menurutnya, pejabat publik tidak boleh hanya berani bicara saat situasi aman, lalu menghilang saat diminta mempertanggungjawabkan pernyataannya.
“Ini bukan persoalan pribadi. Ini sudah konsumsi publik. Kalau berani mengeluarkan pernyataan ke publik, maka harus berani pula menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya. Jangan sampai muncul kesan lempar batu sembunyi tangan,” tegas Reza.
Reza menyebut upaya konfirmasi via WhatsApp tidak mendapat jawaban atas substansi pertanyaan. Ironisnya, wartawan justru diarahkan menemui sekretaris dinas.
“Yang dipertanyakan masyarakat itu Kadis LH, bukan sekretarisnya. Yang memberi pernyataan ke publik juga Kadis LH. Jadi kenapa ketika diminta klarifikasi malah menghindar? Ada apa sebenarnya?” kritiknya.
Diduga Sebar Pesan Konfirmasi Wartawan
Polemik makin panas setelah muncul dugaan pesan konfirmasi wartawan yang dikirim ke Kadis LH justru diteruskan ke pihak lain. Reza menilai tindakan itu tidak etis dan mencederai hubungan profesional pejabat publik dengan insan pers.
“Yang dibutuhkan wartawan adalah jawaban, bukan pesan konfirmasi yang beredar ke mana-mana. Ini kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Kalau pejabat sibuk menyebarkan konfirmasi ketimbang menjawabnya, publik berhak mempertanyakan komitmennya terhadap keterbukaan informasi,” ujarnya.
Ia menegaskan diamnya pejabat publik dalam polemik besar bukan solusi. Sebaliknya, sikap bungkam justru memperbesar kecurigaan dan membuka ruang spekulasi.
“Semakin lama memilih diam, semakin besar pertanyaan publik. Jangan salahkan masyarakat jika muncul dugaan-dugaan. Sebab hingga hari ini yang ditunjukkan bukan transparansi, melainkan sikap menghindar. Padahal jabatan publik dibayar rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” katanya.
Reza mengingatkan kepercayaan masyarakat dibangun melalui keterbukaan, bukan sikap tertutup.
“Publik hanya minta satu hal: kejelasan. Siapa yang beri izin, siapa yang tahu kegiatan itu, siapa yang bertanggung jawab, dan kenapa setelah polemik meledak justru semua seakan saling cuci tangan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala DLH Kabupaten Langkat Erwin Bachari belum memberikan klarifikasi resmi atas polemik pemangkasan pohon maupun dugaan penyebarluasan pesan konfirmasi wartawan.
