“Akibat stanvas itu pengelolaan pasar menjadi tidak jelas dan menimbulkan masalah baru. Dari sisi PAD sudah pasti tidak maksimal. Perkembangan pasar tradisional juga tidak ada, bahkan banyak pasar yang sepi saat ini. Keluhan itu selalu kita dengar dari pedagang,” jelasnya.
Selain persoalan status pasar, Fauzi juga mengungkapkan adanya sorotan terhadap tata kelola keuangan, pengelolaan parkir di lingkungan pasar, proses pengambilan keputusan, hingga kebijakan penolakan pemasangan iklan di dua titik pasar.
Ia meminta seluruh aspek tersebut diaudit, termasuk kebijakan dan sistem pengelolaan PUD Pasar. Menurutnya, perusahaan daerah tersebut semestinya mampu meningkatkan PAD, tetapi kondisi yang terjadi justru dinilai berbanding terbalik.
“Kita minta semua itu di audit. Mulai dari kebijakan hingga tata kelola. PUD Pasar harusnya dituntut meningkatkan PAD, tapi kondisi saat ini berbanding terbalik. Kondisi ini juga dirasakan para pedagang yang merasa pasar semakin sepi dan tidak kondusif. Saya rasa sudah sangat layak Dirut PUD Pasar dicopot,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi kedannews.co.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, terkait berbagai sorotan dan desakan pencopotan yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan, Fauzi SH. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Anggia belum memberikan respons atas konfirmasi yang disampaikan redaksi.
Penulis: Aris
Editor: Elvirahmi Tanjung






