Persatuan nasional jauh lebih membawa “values” daripada aksi konspirasional mengedepankan standard moral ganda akibat perbedaan preferensi politik. Wasit moral hanya meniup peluit tertuju satu pemain kunci. Di arena sama striker pemain lain tak ditengoknya. Pembatasan mobilisasi parsial hanya mengincar ke satu orang.
Sidang etik selalu mewarnai tahun politik siapapun yang non maupun partisan. Ada yang membungkus alibi petugas partai, sedangkan yang lain penjaga disiplin moral mentarget sentimen politik isolasi. Seolah mau jatuhkan vonis eks-komunikasi terhadap seseorang yang telah mengabarkan persatuan dan kesatuan.
Terbaru, makin terkonfirmasi Budiman pembawa misi dari visi Jokowi. Dalam pidato di Harlah ke-25 PKB di Solo pada 23 Juli 2023, Presiden menyatakan perlunya persatuan nasional sebangsa dan setanah air. “Lah wong yang di atas saja, ketua-ketua partai sering makan bareng, capres-capres itu ngopi bareng. Kok di bawah saling bertengkar berkepanjangan, kanggeh nopo (ini mau apa) udruk-udrukan ning medsos? Kita ini satu saudara. Nggih mboten?”
Apa signifikansi dari “values” persatuan nasional masa kini? Resistensi terhadap persatuan nasional menjadi set back yang bisa mendisorientasi perlunya arah konsolidasi pembangunan berbasis “national interest” di bawah tekanan blok neoliberal dan gesekan kebangkitan blok multipolar. Surutnya hegemoni AS tergantikan dinamika kerjasama bilateral yang imbang dan berkeadilan.












