PW KAMMI Sumut kemudian mendorong agar pengelolaan Bumi Perkemahan Sibolangit diserahkan sepenuhnya kepada Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Sumatera Utara. Menurut Irham, Kwarda Pramuka Sumut memiliki mandat, legitimasi, serta pengalaman dalam mengelola kawasan pembinaan kepemudaan secara profesional dan berkelanjutan.
“Kami meminta pengelolaan kawasan ini diserahkan langsung kepada Kwarda Pramuka Sumut. Dengan sistem pengelolaan berbasis pembinaan, Bumi Perkemahan Sibolangit dapat dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai tempat lahirnya generasi muda yang berkarakter, berdisiplin, dan cinta tanah air,” katanya.
Ia menambahkan, pengalihan pengelolaan tersebut bukan sekadar langkah administratif, melainkan strategi penting untuk memutus mata rantai aktivitas ilegal yang selama ini tumbuh di kawasan tersebut. Tanpa perubahan pengelolaan yang tegas, potensi penyalahgunaan kawasan dinilai akan terus berulang.
Di sisi lain, PW KAMMI Sumut juga menyoroti langkah aparat kepolisian yang telah melakukan penindakan terhadap praktik narkoba dan perjudian di kawasan Bumi Perkemahan Sibolangit. Penggerebekan yang dilakukan Polrestabes Medan dinilai sebagai langkah awal yang penting dalam membersihkan ruang publik dari aktivitas kriminal.
