Kritik Oligarki dan Perusahaan Bermasalah
Janses mengingatkan agar DPRD Medan tidak menjadi perpanjangan tangan kepentingan segelintir pengusaha. Ia menyebut banyak keluhan warga yang tidak diakomodir oleh perusahaan, mulai dari persoalan tenaga kerja hingga keberadaan pabrik yang menimbulkan masalah.
“Masyarakat menolak dioperasikan lagi pabrik itu. Mati pun saya siap mengorbankan nyawa untuk menutup pabrik nakal tersebut,” tegasnya.
Ia meminta agar anggota DPRD Medan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat hanya karena perbedaan partai atau ego politik.
Ajak HMI Bersinergi
Janses juga merespons positif ajakan HMI Cabang Medan untuk bersinergi dengan DPRD. Menurutnya, kolaborasi itu bisa dilakukan sepanjang sesuai aturan dan mekanisme.
“Kami siap berkolaborasi dengan HMI. Tetapi tentu harus sesuai mekanisme yang ada di DPRD,” katanya.
Ia mengaku pada periode sebelumnya DPRD kurang maksimal memperjuangkan aspirasi karena kondisi pandemi Covid-19. Namun di periode sekarang, ia berkomitmen lebih vokal menyuarakan kepentingan rakyat.
Bela Guru Honorer
Selain masalah perusahaan, Janses turut menyinggung nasib guru honorer. Ia menegaskan Komisi II DPRD Medan tidak pernah mundur dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer, salah satunya melalui RDP bersama Aliansi Guru Honorer Bersatu.
“Percayalah, kami tetap berkomitmen. Kalau ada yang mengatakan guru adalah beban negara, saya justru bilang sebaliknya: Sri Mulyani adalah beban Tuhan,” ujar Janses lantang.
Pernyataan keras Janses tersebut mendapat sorakan mahasiswa yang hadir. Ia menegaskan DPRD Medan harus berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan oligarki dan perusahaan bermasalah.












