“Pada saat itu bukan berada di wilayah penentu, tapi sebagai perintah atasan. Namun saat ini Kadis BMBK ini sebagai pemberi masukan dan saran kepada gubenur selaku kepala pemerintahan yang notabene harus mengerti dengan tata cara kelola keuangan daerahnya. Jangan hanya membuat isu asal bapak senang dan pembenaran atas regulasi peraturan yang beliau pahami dan jangan asal bapak senang saja,” ujarnya.
Menurutnya, apa yang sudah diperdakan di APBD tetap laksanakan saja sesuai pembahasan di gedung DPRD. Tidak perlu multi years yang payung hukumnya tidak jelas hanya sebatas MoU pimpinan dewan dengan gubenur. “Itupun tidak semua pimpinan dewan yang menandatangani. Pempropsu harus sampaikan informasi seluas-luasnya kepada rakyat agar jangan ada lagi kartel di dalam penyusunan APBD. Sudah saatnya transparansi anggaran jangan ada lagi bersembunyi ditempat terang,” katanya.
Penulis : Mery Ismail, S.Sos
Editor : Mery Ismail, S.Sos
