MEDAN, kedannews.co.id – Perselisihan penguasaan gudang di Jalan Abdul Sani Muthalib, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, antara pihak ahli waris almarhumah Susiaty dengan seorang penyewa berinisial M, kembali memanas setelah mediasi di Polres Pelabuhan Belawan belum menghasilkan kesepakatan.
Persoalan tersebut berkaitan dengan permintaan pengosongan gudang, keabsahan perjanjian sewa-menyewa, serta dugaan tunggakan uang sewa yang dipersoalkan pihak ahli waris.
Ketegangan antara kedua belah pihak bahkan terjadi saat proses mediasi di Polres Pelabuhan Belawan, Senin (9/11/2026). Pihak ahli waris meminta penyewa segera mengeluarkan barang-barangnya dari bangunan yang mereka klaim sebagai bagian dari harta warisan keluarga.
Namun, pihak penyewa disebut belum bersedia mengosongkan gudang dengan alasan memiliki draf perjanjian sewa-menyewa yang menyatakan masa kontrak berlangsung hingga 2028.
Sengketa tersebut melibatkan Syamsul, adik kandung almarhumah Susiaty sekaligus salah satu ahli waris, bersama anggota keluarga lainnya. Mereka mempertanyakan dasar penguasaan gudang oleh penyewa, terutama setelah pemilik bangunan meninggal dunia pada 20 Oktober 2025.
Dalam dokumen somasi yang diterbitkan Kantor Hukum TRIFA & Rekan, disebutkan bahwa perjanjian sewa-menyewa antara almarhumah Susiaty dengan pihak penyewa dibuat pada 1 Januari 2022, dengan masa sewa hingga 1 Januari 2028.
Perjanjian tersebut mencantumkan nilai sewa sebesar Rp20 juta per tahun atau total Rp120 juta untuk masa enam tahun. Pembayaran disebut dilakukan setiap tahun.
Namun, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya mempersoalkan keabsahan dokumen perjanjian tersebut. Dalam Somasi/Teguran I tertanggal 30 Maret 2026, kuasa hukum menyebut perjanjian itu cacat hukum karena tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak diketahui saksi-saksi.
Keberatan tersebut kembali diperinci dalam Somasi/Teguran II dan Terakhir tertanggal 3 April 2026. Selain persoalan notaris dan saksi, pihak ahli waris juga mempertanyakan keabsahan tanda tangan almarhumah Susiaty dalam dokumen perjanjian karena dinilai berbeda dengan tanda tangan pada KTP asli.
Kuasa hukum juga mempersoalkan perjanjian tersebut karena disebut tidak dibuat di atas meterai.
Selanjutnya, melalui surat tertanggal 12 Oktober 2026, Kantor Hukum TRIFA & Rekan kembali meminta pengosongan gudang dan menyebut pihak penyewa belum membayar uang sewa sejak Januari hingga Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, kuasa hukum memberikan tenggat waktu tiga hari, terhitung sejak 12 Oktober hingga 15 Oktober 2026, untuk mengosongkan bangunan dan lahan yang diperselisihkan.
Persoalan kemudian berlanjut setelah pertemuan antara Syamsul, pihak penyewa, dan kuasa hukum pada Kamis (22/10/2026) pukul 18.40 WIB di lokasi gudang.
Berdasarkan surat Kantor Hukum TRIFA & Rekan Nomor 183/TRIFA/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kewajiban pembayaran sewa selama 10 bulan, terhitung Januari hingga Oktober 2026, tidak perlu dibayarkan kepada pihak pemilik atau ahli waris.
Dalam pertemuan yang sama, pihak penyewa diberikan waktu selama 10 hari, terhitung sejak 22 Oktober hingga 1 November 2026, untuk mengosongkan gudang.
Namun, karena pengosongan belum terlaksana sesuai tenggat yang ditentukan, kuasa hukum kembali melayangkan surat ketiga dan terakhir pada 3 November 2026. Surat tersebut memberikan batas waktu pengosongan hingga 7 November 2026.
Dokumen itu juga mencatat bahwa mediasi berdasarkan undangan Polres Pelabuhan Belawan Nomor B/5456/X/Res.1.11/2026/Reskrim tertanggal 29 Oktober 2026 telah dilaksanakan pada Sabtu (31/10/2026) pukul 15.00 WIB di Aula Polres Pelabuhan Belawan.
Mediasi dipimpin Ipda DR. Beni Rikardo, S.H., M.H. selaku Kanit Ekonomi Satreskrim, didampingi penyidik Brigadir Alvin, S.H. Pertemuan dihadiri Syamsul bersama kuasa hukumnya serta pihak terlapor berinisial M bersama istri dan kuasa hukumnya.
Akan tetapi, mediasi tersebut berakhir tanpa kesepakatan damai.
Laporan Polisi dan Penanganan Perkara
Persoalan gudang tersebut juga telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/699/VII/2026/SPKT/POLRES PEL.BLW/POLDA SUMUT, Syamsul membuat laporan pada Senin (13/7/2026) pukul 17.30 WIB.
Laporan Polisi Nomor LP/B/699/VII/2026/SPKT/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumatera Utara itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau penipuan.
Dalam surat kuasa hukum tertanggal 12 Oktober 2026, dugaan tersebut dikaitkan dengan Pasal 391 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemalsuan Surat dan/atau Pasal 492 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penipuan.
Dokumen laporan mencantumkan waktu kejadian pada Senin (6/4/2026) sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Abdul Sani Mutalib, Lingkungan II, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.
Dalam surat tanda terima laporan tersebut, objek yang dipersoalkan berupa satu bidang gudang dan tanah/lahan seluas 1.757 meter persegi dengan nilai kerugian yang dilaporkan sebesar Rp4,3 miliar.
Sementara itu, kuasa hukum dalam suratnya juga mencantumkan Surat Penyelidikan Nomor SP.Lidik/880/VII/Res.1.9./2026/Reskrim tertanggal 23 Juli 2026.
Kanit Ekonomi Polres Pelabuhan Belawan, Ipda Beni Ricardo, saat ditemui di ruangannya, Selasa (10/11/2026), membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Samsul dan sedang menindaklanjutinya.
“Laporan dari Syamsul sudah kami terima dan saat ini sedang diproses serta ditindaklanjuti,” kata Ipda Beni Ricardo.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak penyewa berinisial M membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan terkait dugaan pengerusakan.
Ahli Waris Minta Gudang Dikosongkan
Syamsul saat ditemui di depan pintu gerbang lokasi gudang, Senin (9/11/2026), menyampaikan keberatannya terhadap pihak penyewa yang menurut pengakuannya belum membayar uang sewa selama 10 bulan.
“Orang ini nyewa sama kita. Iya. Sudah 10 bulan nunggak tidak mau bayar. Kita suruh keluar enggak mau,” kata Syamsul.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak keluarga telah meminta penyewa mengosongkan gudang, tetapi permintaan tersebut belum dipenuhi.
Syamsul turut mempertanyakan dokumen perjanjian yang mencantumkan masa sewa hingga 2028. Menurutnya, terdapat persoalan terkait keabsahan dokumen tersebut karena almarhumah Susiaty telah meninggal dunia pada 2025.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta penjelasan mengenai dokumen yang disebut berasal dari notaris.
Dalam keterangannya, Syamsul menyebut notaris yang dimaksud mengaku tidak pernah membuat surat perjanjian tersebut.
Terkait langkah yang telah ditempuh, Syamsul menyatakan bahwa laporan mengenai persoalan gudang sudah disampaikan ke Polres Pelabuhan Belawan. Ia juga mengakui sempat dilaporkan pihak penyewa atas dugaan pengerusakan.
Namun, Syamsul membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa bangunan serta pintu gudang merupakan milik keluarganya.
“Harapan saya, Pak, secepatnya orang ini keluarkan barangnya biar 10 bulan itu enggak dibayar saya ikhlas enggak apa-apa. Yang penting gudang kosong. Dikosongkan,” ujarnya.
Syamsul juga menyebut keluarga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas aset yang dipersoalkan.
Di lokasi yang sama, Bambang Hermanto, anak kandung almarhumah Susiaty, turut membantah keterangan mengenai adanya pembayaran uang sewa melalui pihak keluarga.
“yang 10 bulan tersebut, M tidak pernah memberikan uang sewa kepada keluarga kami,” kata Bambang Hermanto.
Bambang berharap pihak penyewa segera mengeluarkan barang-barang yang masih berada di dalam gudang agar keluarga dapat menguasai kembali bangunan tersebut.
“Harapannya segera dikeluarkanlah biar e barang-barang yang ada dikosongkan. Intinya yang jelasnya barang-barang dia cepat keluari, berupaya untuk segera ya ee melakukan pengosongan pengosongan dan penguasaan,” ujarnya.
Pihak ahli waris juga menyampaikan bahwa bangunan, pagar, hingga pintu gerbang di lokasi tersebut dibangun oleh pemilik sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyewa berinisial M telah di konfirmasi via whtasapp belum membalas dan memberikan keterangan resmi mengenai keberatan ahli waris, keabsahan perjanjian sewa-menyewa, maupun persoalan pembayaran uang sewa yang dipermasalahkan, (11/11/2026).
Sengketa tersebut kini masih memerlukan penanganan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Sementara itu, pihak ahli waris berharap proses hukum berjalan secara profesional dan transparan sehingga terdapat kepastian hukum atas penguasaan gudang dan tanah yang menjadi objek perselisihan.
