DPRD Diminta Tak Sekadar Mengkritik
Antonius juga mengingatkan anggota DPRD, terutama dari partai-partai pendukung pemerintah, agar kritik terhadap Pemko Medan diikuti dengan masukan dan pengawasan yang konstruktif.
Ia menilai wali kota tidak mungkin menjalankan seluruh program pemerintahan seorang diri. Pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kinerja OPD sebagai perangkat yang menjalankan program di lapangan.
“Wali kota adalah jabatan politik yang diusung partai. Partai pengusung harus melindungi dengan cara mendorong OPD bekerja maksimal. Jangan sampai sudah kita usung, tetapi justru dijelek-jelekkan. Kepala daerah juga merupakan marwah partai pengusung,” katanya.
Rico Waas Akui Kinerja OPD Perlu Diperkuat
Terpisah, Wali Kota Medan Rico Waas mengakui berbagai kritik yang disampaikan DPRD merupakan masukan bagi pemerintahannya.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain pelayanan administrasi kependudukan, persoalan utang serta pemutakhiran data desil kesejahteraan sosial.
Rico menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antarlembaga. Ia juga meminta jajaran Pemko Medan meningkatkan komunikasi dengan DPRD.
“Harus kita ajari OPD bagaimana berkomunikasi lebih intens dengan rekan-rekan dewan. Masa anggota dewan yang dipercaya masyarakat tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik?” ujar Rico.
Menurut Rico, kinerja OPD menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi jalannya pemerintahan.
“Kinerjanya harus tinggi. Kalau tidak tinggi, kita catat. Kita bisa lihat. Ada Inspektorat,” tegasnya.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD maupun forum perencanaan pembangunan harus dapat diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Intinya bagaimana menangkap aspirasi. Itu yang penting. Kepala komunikasi juga harus aktif,” pungkasnya.
Dengan demikian, evaluasi terhadap kinerja OPD menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat pelaksanaan program Pemko Medan, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan secara efektif hingga tingkat pelayanan masyarakat.












