Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Indonesia akhir-akhir ini tengah diguncang keresahan yang semakin besar. Bukan semata karena aksi-aksi di jalanan yang dituding anarkis, melainkan karena akar persoalan bangsa yang tak kunjung diselesaikan. korupsi yang merajalela, hukum yang dipolitisasi, sejarah yang dipelintir demi keuntungan segelintir elit, serta kebijakan negara yang seringkali abai terhadap kepentingan rakyat. Kemarahan rakyat yang tumpah di jalan bukanlah tanpa sebab, melainkan jeritan yang lahir dari rasa ketidakadilan yang sudah lama dipendam.
Pemerintah harus tegas menyelesaikan substansi persoalan, bukan sekedar tegas membungkam rakyat dengan cara menakut-nakuti dengan senjata. Tragedi meninggalnya almarhum Affan yang terlindas mobil trantis Brimob adalah bukti nyata bahwa aparat harus direformasi menyeluruh, dan negara wajib bertanggung jawab penuh dengan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Reformasi kepolisian dan DPR tidak bisa ditunda lagi, karena institusi ini seharusnya menjadi pengayom dan wakil rakyat, bukan alat represi dan pelayan kepentingan oligarki.
Lebih jauh, langkah konkret harus segera diambil yaitu, RUU Perampasan Aset harus segera dibahas dan disahkan agar praktik korupsi yang merusak sendi bangsa bisa dicegah di masa depan. Begitu juga dengan berbagai rancangan undang-undang yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat kecil, harus diprioritaskan, bukan dikesampingkan. Pajak jangan terus-menerus dibebankan kepada rakyat kecil sementara kebocoran anggaran akibat korupsi dibiarkan. Kabinet pemerintahan juga harus direvolusi, karena ini bukan lagi soal bagi-bagi kursi kekuasaan, melainkan soal profesionalitas dan keahlian yang benar-benar dibutuhkan bangsa. Anggaran DPR harus dievaluasi dan diperkecil untuk kemudian dialihkan demi kepentingan rakyat, bukan untuk fasilitas mewah elit politik. Pihak-pihak yang ditangkap karena menyampaikan aspirasi harus dibebaskan, karena menyuarakan kebenaran bukanlah sebuah kejahatan. DPR dan Kabinet harus memiliki ukuran kinerja yang jelas agar rakyat bisa menilai. Dan BUMN harus diaudit menyeluruh agar terbebas dari praktik kotor korupsi dan nepotisme.
