Namun, pihak ahli waris mempersoalkan keabsahan dokumen perjanjian tersebut. Dalam Somasi/Teguran I tertanggal 30 Maret 2026, kuasa hukum menyebut perjanjian itu cacat hukum karena tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak diketahui saksi-saksi.
Keberatan tersebut kembali disampaikan melalui Somasi/Teguran II dan Terakhir tertanggal 3 April 2026. Pihak ahli waris juga mempertanyakan keabsahan tanda tangan almarhumah Susiaty dalam dokumen perjanjian karena dinilai berbeda dengan tanda tangan pada KTP asli.
Selain persoalan tanda tangan, kuasa hukum turut mempersoalkan perjanjian tersebut karena disebut tidak dibuat di atas meterai.
Melalui surat tertanggal 12 Oktober 2026, Kantor Hukum TRIFA & Rekan kembali meminta pengosongan gudang. Dalam surat itu, pihak ahli waris menyebut penyewa belum membayar uang sewa sejak Januari hingga Oktober 2026.
Kuasa hukum memberikan tenggat waktu tiga hari, terhitung sejak 12 Oktober hingga 15 Oktober 2026, untuk mengosongkan bangunan dan lahan yang diperselisihkan.
Persoalan kemudian berlanjut setelah pertemuan antara Syamsul, pihak penyewa, dan kuasa hukum pada Kamis (22/10/2026) pukul 18.40 WIB di lokasi gudang.






