Scroll untuk baca artikel
MEMPROSES ADSENSE...
Hukum

SP3 Eks Pejabat BTN Medan Dipertanyakan, Praktisi Hukum Soroti Transparansi Kejati Sumut

×

SP3 Eks Pejabat BTN Medan Dipertanyakan, Praktisi Hukum Soroti Transparansi Kejati Sumut

Sebarkan artikel ini

Penghentian Penyidikan Kasus Kredit Rp39,5 Miliar Dinilai Tertutup dan Minim Akuntabilitas

Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. (kedannews.co.id/dok)

Medan, kedannews.co.id – Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap empat eks pejabat Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan memunculkan tanda tanya serius di tengah publik. Penghentian perkara dugaan korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) dengan nilai kerugian negara mencapai Rp39,5 miliar itu dinilai dilakukan tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Empat nama yang dihentikan penyidikannya masing-masing Feri Sonifile Abdulah selaku Pimpinan Cabang BTN Medan periode 2013–2016, Agus Fajariyanto sebagai Wakil Pimpinan Cabang bagian Komersial periode 2012–2014, R. Dewo Pratolo Adji yang menjabat Head Commercial Lending Unit Komersial periode 2013–2016, serta Adityia Nugroho sebagai Analis Komersial BTN Cabang Medan periode 2012–2015.

MEMPROSES ADSENSE...

Penghentian penyidikan tersebut diketahui diterbitkan Kejati Sumut pada Senin (05/01/2026). Namun hingga kini, dokumen SP3 itu tidak pernah diumumkan secara resmi ke ruang publik, berbeda dengan proses penetapan tersangka yang sebelumnya dilakukan terbuka dan melibatkan banyak media.

Praktisi hukum Muslim Muis, SH menilai pola penerbitan SP3 tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum. Ia menyoroti adanya ketimpangan antara keterbukaan saat penetapan tersangka dan kerahasiaan saat penghentian perkara.

Sumpah Pemuda Pemko Medan