Hal itu pula yang menjadi laporan Gubernur kepada Presiden, dimana petani dari Kabupaten Karo mengantar jeruk sebanyak satu ton ke Istana Negara, sebagai bentuk protes akibat jalan kabupaten di daerahnya dalam kondisi cukup parah dan sulit dilalui. Karena anggaran Pemerintah Kabupaten Karo sangat terbatas. Begitu juga saat diminta bantuan ke Pemprov, pun belum bisa dibantu karena APBD provinsi juga begitu kecil.
Begitu juga dengan pengembangan lokasi permukiman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Serta masalah pertanahan yang memerlukan kepastian agar investor merasa aman untuk menanamkan modalnya di Sumut. Termasuk pengelolaan lahan HGU yang sempat diambil sepihak oleh sejumlah oknum, dan penyelesaian (pendistribusian) lahan eks HGU sebanyak 5.800 Ha yang belum juga tuntas sejak belasan tahun lalu.
Sementara Wamen BUMN, Pahala Nugraha Mansury mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dalam membantu PTPN II, III dan IV dalam pengelolaan perkebunan. Terutama dalam hal pengamanan lahan. Karena itu pihaknya sangat bersyukur dengan jalinan kemitraan yang baik yang akan dibangun Gubernur.












