“Anggaran harus pro-rakyat dalam artian dapat dirasakan oleh masyarakat lewat program-program prioritas yang dieksekusi dengan sebaik-baiknya. Dan kepada para Kepala Desa, saya mengimbau supaya mari kita membangun dan memajukan Kabupaten Sergai yang kita sama-sama cintai ini,” tambahnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah, SE, menyebut pihaknya, terkhusus komisi XI DPR RI menjalin kemitraan dengan BPKP juga dengan Kementerian Keuangan.
“Selain membahas dan mengesahkan, tentu ada juga fungsi monitoring dan evaluasi apa-apa yang telah disepakati,” sebutnya.
Setelah mendapat masukan dari masyarakat dan melewati proses panjang, saat ini sudah ada UU Desa yang salah satunya mengatur perihal keuangan daerah.
“Sekarang Kepala Desa mendapat anggaran dan kekuasaan untuk membangun daerah. Ini perlu disyukuri. Di saat yang sama program ini akan terus menerus dievaluasi dan dimonitoring apakah pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dilaksanakan dengan tepat sasaran,” ucapnya.
Ia berharap, kedepan Dana Desa yang diperuntukkan bagi penanganan pandemi tidak menjadi masalah di kemudian hari.
