Ia menjelaskan, DPRD memiliki tanggung jawab sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Karena itu, seluruh masukan yang diterima akan diteruskan sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif.
Pada forum tersebut, Ketua KAMMI Kota Medan, Amin Siregar, yang mewakili Cipayung Plus, mengemukakan sejumlah evaluasi terhadap beberapa program strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah pusat.
Amin mengapresiasi DPRD Kota Medan karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara langsung. Menurutnya, keterlibatan organisasi mahasiswa merupakan bentuk partisipasi dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Salah satu pembahasan utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Amin, pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi agar benar-benar efektif dalam menekan angka stunting dan tepat menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun menurut kami, upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya,” katanya.












