“Jangan karena walikota Medan itu menantu Presiden RI, jadi takut pula kementerian ATR menerbitkan sertifikat atas nama ahli waris Jamuda Tampubolon,” tegasnya
Bahkan Enni menyebut pihaknya tidak ingin pasif tetapi akan terus jeput bola agar putusan PTUN dapat dieksekusi dan kepemilikan lahan Cadika bisa dikembalikan kepada yang punya hak .
“Tadi juga di persidangan mencuat informasi bahwa untuk persoalan hukum yang seperti ini pernah menjadi atensi politis dan dibahas di komisi 3 DPR RI. Kasus yang sama itu kemudian ditangani DPR RI hingga selesai sesuai ketentuan hukum yang berlaku .
“Jika Pemko ngotot bertahan, maka kita tidak tinggal diam akan melaporkan secara langsung ke Mendagri bahkan Presiden RI. Kita akan melaporkan langsung ke Mendagri l, sembari menunggu penetapan hukum yang dilakukan PTUN Medan.
Demi adanya kesamaan hukum di negara kita maka sudah sepatutnya Mendagri menyentil atau mengingatkan wali kota Medan untuk mengindahkan putusan PTUN dimaksud.
