Mengutip silang pendapat Hadoel dan Kades, Kabid Pemdes Wenny mencoba menengahi.
Ditegaskan Wenny, Kades tidak bisa langsung memberhentikan parades dengan seketika, pemberhentian yang dilakukan tidak sah, sebab tidak sesuai dengan aturan yang mengikat.
“Kades jangan mengambil kebijakan sepihak, harus ada kordinasi dengan pihak kecamatan. Semua harus ada administrasi sesuai aturan. Lakukan pembinaan semisal teguran lisan atau tertulis”, imbau Wenny.
Disamping itu, wenny mengingatkan, soal parades jangan sering-sering mencuat. “Jangan sikit-sikit mencuat, kami cukup malu”, ujar Wenny.
Imbauan yang sama juga disampaikan Camat Syahrizal. Diakui Camat, pihaknya selalu mengingatkan Kades agar tidak ceroboh memberhentikan parades.
“Sering saya ingatkan, cuma kadang-kadang entah cemana. Agak sulit menempatkan peraturan di desa. Tetap kami tegur karena kami juga ngak mau capek, kami juga malu”, aku Syahrizal.
Imbauan Wenny dan Syarizal dikuatkan dengan pandangan yang disampaikan Ketua Komisi I Azhar Amri, Syafrizal, SE maupun Sarianto Damanik.
“Kebijakan Kades dinilai sudah menyalahi ketentuan. Prinsif hukumnya, mau tidak mau, suka atau tidak suka namun aturan harus ditegakkan”, tegas Azhar Amri.
