Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
MEDAN, kedannews.co.id — Anggota DPRD Sumatera Utara, Ricky Anthony, meminta lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ikut memperkuat pengawasan terhadap DPRD Sumut. Pernyataan itu disampaikan Ricky saat menanggapi isu mengenai dugaan adanya oknum anggota DPRD yang bermain proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Selasa (15/9/2026).
Menurut Ricky, fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan tidak membuat institusi tersebut berada di luar pengawasan aparat penegak hukum. Ia menilai pengawasan dari lembaga hukum justru dapat membantu memastikan pelaksanaan tugas legislatif berjalan sesuai ketentuan.
“Walaupun DPRD ini lembaga pengawasan bukan berarti tidak bisa di awasi oleh institusi lain, APH sangat bisa mengawasi DPRD ini,” kata Ricky.
Ia menyebut pengawasan dari lembaga penegak hukum, termasuk KPK, diperlukan agar seluruh pihak yang berada di dalam lembaga legislatif tetap bekerja sesuai koridor masing-masing.
“Kita sangat senang jika lembaga hukum seperti KPK bisa memberikan perhatian pengawasan lebih kepada lembaga DPRD ini, agar kita kerja pun nyaman dan terjaga tetap berada di jalur yang semestinya,” ujarnya.
Pokir Harus Berasal dari Aspirasi Masyarakat
Ricky kemudian menyoroti penggunaan pokok pikiran atau pokir DPRD. Menurut dia, pokir pada dasarnya merupakan instrumen untuk meneruskan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam proses perencanaan pembangunan.
