Politik

Rico Waas Didesak Turun Langsung, DPRD Soroti Parkir Liar hingga Lampu Jalan Padam di Medan

10
×

Rico Waas Didesak Turun Langsung, DPRD Soroti Parkir Liar hingga Lampu Jalan Padam di Medan

Sebarkan artikel ini

Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan meminta Wali Kota segera mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan menyusul keluhan warga terkait parkir, penerangan jalan, serta mendorong audit terhadap sejumlah pekerjaan dan pengadaan.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, menyampaikan sikap terkait evaluasi sistem parkir dan lampu penerangan jalan di Kota Medan, Medan, Rabu (5/8/2026). (kedannews.co.id/Foto: Ist)

MEDAN, kedannews.co.id – Berbagai persoalan pelayanan publik yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan kembali menjadi sorotan. Mulai dari persoalan parkir di tepi jalan, banyaknya lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, hingga informasi mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di Dishub disebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Medan.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, tidak hanya mengandalkan laporan dari jajarannya, tetapi juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar mengetahui kondisi yang dirasakan masyarakat.

Menurut Fauzi, persoalan parkir di Kota Medan hingga kini belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia menilai masih ditemukan praktik pengutipan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan, yakni sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 bagi mobil.

Ia menyebut berbagai upaya penertiban yang dilakukan selama ini belum memberikan hasil yang diharapkan karena keluhan masyarakat masih terus bermunculan.

“Kita melihat Tim Cakrawala terus aksi di lapangan, tapi nyatanya permasalahan masih terus ada. Artinya penindakan selama ini cuma seremonial. Wali Kota harus peduli dengan kondisi ini, kasihan masyarakat yang terus jadi korban. Belum lagi ada yang kehilangan sepeda motor saat menggunakan parkir tepi jalan,” katanya, Rabu (5/8/2026).

Selain persoalan parkir, Fauzi juga mengungkapkan bahwa masalah lampu penerangan jalan yang padam hampir selalu menjadi keluhan masyarakat saat dirinya melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) maupun kegiatan reses di berbagai wilayah Kota Medan.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada rasa aman masyarakat, terutama saat beraktivitas pada malam hingga dini hari.

“Hampir di setiap Sosper dan Reses masyarakat mengeluhkan soal banyaknya lampu jalan yang padam. Mereka takut beraktivitas karena gelap, khawatir jadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Bahkan untuk pergi Solat Subuh pun takut. Tapi sampai sekarang tindaklanjutnya tidak ada. Kita jadi bingung, keluhan mendasar seperti ini kenapa tidak teratasi. Saudara Wali Kota mendengar atau tidak peduli? Atau memang Kadishub Kota Medan yang tidak bisa kerja,” ketusnya.

Fauzi berpandangan evaluasi terhadap pelayanan di lingkungan Dishub Kota Medan perlu dilakukan agar berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti secara konkret.

Di sisi lain, ia juga menyinggung adanya informasi yang berkembang di media sosial mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di Dishub Kota Medan yang menjadi perhatian publik. Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai informasi tersebut.

“Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari info beberapa proyek strategis pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak ada memberi penjelasan,” ujarnya.

Sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD, Fauzi menegaskan Fraksi Gerindra akan terus mencermati pelaksanaan program di Dishub Kota Medan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip transparansi.

Ia juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat melakukan audit terhadap berbagai pekerjaan yang dilaksanakan di lingkungan Dishub Kota Medan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

“Kita juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk mengaudit setiap pengerjaan yang ada di Dishub Kota Medan. Kita ingin semua berjalan transparan tanpa adanya ‘permainan’. Yang paling utama, semua harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Saudara Wali Kota juga jangan menerima bulat-bulat laporan Kadishub, lihat langsung ke lapangan realisasinya. Jadi jangan laporan Asal Bapak Senang (ABS),” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan atau keterangan resmi dari Wali Kota Medan maupun Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan terkait pernyataan dan sejumlah sorotan yang disampaikan Fauzi.