MEDAN, kedannews.co.id – Sikap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninggalkan ruang sidang paripurna DPRD Sumut terus mendapat perhatian. Ketua Pemuda Gen Z Sumut, Rudi Hutabarat SH, menilai polemik tersebut justru berkembang menjadi kegaduhan di ruang publik yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rudi menyoroti munculnya dukungan dari sejumlah kalangan muda terhadap keputusan Bobby walkout dari paripurna. Menurutnya, sikap terhadap kepala daerah semestinya tidak didasarkan pada faktor usia maupun kedekatan kepentingan, melainkan pada penilaian objektif terhadap tindakan dan kebijakan yang dilakukan.
“Bising-bising tak menentu, tak ada manfaatnya ke masyarakat. Hanya cari panggung saja yang membela dan mengkritisi, biarkan saja sikap Bobby itu,” sebut Rudi belum lama ini.
Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan latar belakang politik seorang kepala daerah. Menurut Rudi, pengalaman politik menjadi salah satu faktor yang penting ketika seseorang harus berhadapan dengan dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
“Begitulah kalau seseorang jadi kepala daerah tanpa melalui proses berpolitik,” cetus Rudi melanjutkan, Senin (10/08/2026).
Rudi juga mempertanyakan alasan sejumlah pemuda memberikan pembelaan terhadap Bobby setelah Gubernur Sumut tersebut meninggalkan ruang paripurna DPRD Sumut dengan alasan sidang tidak kourum.
“Ini yang heran aku. Bobby dibela karena sama-sama masih muda, atau ada alasan lain? Jangan-jangan karena ada yang berharap kecipratan yang enak-enak? Kalau memang ada, ya bilang saja. Jangan pura-pura jadi pahlawan pembela penguasa,” sindirnya.
Menurut dia, kelompok pemuda seharusnya tetap memiliki sikap kritis terhadap pemerintah. Dukungan, kata Rudi, patut diberikan apabila kebijakan maupun tindakan pejabat dinilai benar, sedangkan kritik harus disampaikan ketika terdapat hal yang dianggap keliru.
“Jangan karena ada kepentingan, yang salah juga dibela. Kalau begitu caranya, nanti yang salah pejabatnya, yang sibuk pasang badan malah pemudanya. Ajab kita, bisa panjang cerita ini,” katanya.
Dalam pandangannya, polemik antara eksekutif dan legislatif Sumut juga tidak seharusnya berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas politik daerah. Karena itu, Rudi meminta Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus menjalankan perannya secara bijaksana sebagai pimpinan lembaga legislatif.
Ia berharap persoalan antara kedua lembaga tersebut dapat ditempatkan dalam koridor kelembagaan, bukan semata-mata hubungan personal antara masing-masing pejabat.
Di sisi lain, Rudi mengingatkan Bobby Nasution agar tetap menghormati posisi DPRD Sumut sebagai lembaga legislatif. Menurutnya, perbedaan hubungan secara pribadi tidak boleh dicampuradukkan dengan mekanisme hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Ada poin yang harusnya dijaga. Kalau secara pribadi Bobby ke Erni ya silahkan saja. Tapi antara eksekutif dan legislatif ada aturan yang harus dipatuhi. Jangan suka hati, gaji mereka itu kan APBD dari pajak rakyat,” tutupnya.
