Saya menginginkan saudara-saudara sekalian dapat segera beradaptasi dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki sebagai kepala daerah kabupaten/kota serta dapat memahami dan membedakan mana kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan pasal 13 ayat 1 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.
Kita semua dihadapkan pada sebuah tantangan besar, yakni pandemi covid-19. Oleh karenanya, selalu diingatkan bahwa wabah ini masih belum berakhir, penerapan prokes harus tetap dilaksanakan dan diedukasikan kepada masyarakat. jangan sekali-kali kita lengah dan lemah. Kelola anggaran untuk penanganan pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Setelah kegiatan pelantikan ini kami perintahkan kepada para kepala daerah/wakil kepala daerah untuk tidak melakukan acara/pesta/selamatan yang dapat menimbulkan potensi kerumunan massa dan dapat melahirkan cluster baru penyebaran covid-19.
