Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Dorongan Transparansi dan Pengawasan
IKI Sumut menegaskan bahwa semua temuan ini harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Hara Oloan menyebut dugaan penyimpangan tersebut menunjukkan adanya potensi persekongkolan sistematis dalam pelaksanaan proyek-proyek yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat.
“Kami mendesak KPK untuk segera turun tangan, memeriksa pihak-pihak terkait, dan memastikan kerugian negara tidak terus berlarut. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah I Sumut belum memberikan penjelasan resmi terkait tudingan tersebut, Kamis (28/8/2025).
