Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Potensi Uji Materi dan Jalur Politik
Berdasarkan uraian tersebut, Fayakun menilai polemik ini perlu diuji secara hukum agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di ruang publik.
Menurutnya, langkah konstitusional yang dapat ditempuh antara lain melalui uji materi ke Mahkamah Agung atau pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, jalur politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga dimungkinkan, seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus), penggunaan hak angket, hak interpelasi, hingga hak menyatakan pendapat.
“Hal ini penting agar persoalan dana MBG yang bersumber dari dana pendidikan bisa terang benderang, tidak menjadi polemik berkepanjangan, serta tidak berpotensi menjadi komoditas politik yang memicu instabilitas politik di tanah air,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, polemik mengenai dasar hukum dan skema penganggaran MBG masih menjadi perbincangan di kalangan politisi dan pengamat kebijakan publik.
