Ketentuan dalam kesimpulan tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan modal inti dilakukan setelah diterimanya surat pengunduran diri pengurus atau Dewan Komisaris. Pengunduran diri itu berlaku efektif satu hari setelah tanggal RUPS LB pada November 2025.
Namun, dalam RUPS LB yang berlangsung pada 28 November 2025, proses pengalihan saham ZA disebut belum terealisasi. Menurut uraian kuasa hukum, SR belum bersedia melakukan pembayaran dengan alasan Zulkifli belum menandatangani akta jual beli saham di hadapan notaris.
Kuasa hukum menilai persyaratan penandatanganan akta tersebut merupakan ketentuan tambahan yang sebelumnya tidak dibicarakan dalam kesepakatan jual beli saham senilai Rp1.540.000.000.
“Setelah RUPS LB ini berlangsung pada tanggal 28 November 2025 itu, SR beserta MZ, tiba-tiba tidak jadi beli saham klien kami ini,” tutur Tri dalam konferensi pers.
Ia juga memaparkan bahwa ZA telah memenuhi permintaan penandatanganan dokumen jual beli saham pada 8 Desember 2025.
Berdasarkan surat kuasa hukum, pada tanggal tersebut ZA mendatangi kantor notaris DA, untuk menandatangani akta jual beli saham. Pada hari yang sama, ia juga mendatangi kantor BPRS RHA Lhokseumawe dan menandatangani sembilan lembar saham guna melengkapi dokumen yang diminta MZ.






