Namun, berdasarkan uraian dokumen yang disampaikan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum di Jakarta melakukan revisi dan perubahan profil perusahaan PT BPRS Rahmah Hijrah Agung pada 4 Mei 2026.
Perubahan tersebut mengacu pada Akta Notaris Nomor 40 tanggal 27 Maret 2026 yang dibuat Notaris DA. Dalam profil perusahaan yang diperbarui, nama ZA tidak lagi tercantum sebagai Komisaris Utama, melainkan hanya sebagai pemegang saham dengan nilai Rp3.540.000.000.
Kuasa hukum juga merujuk surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-112/KO.1502/2026 tertanggal 29 Juli 2026 yang ditujukan kepada Direksi PT BPRS RHA mengenai perubahan kepengurusan. Dalam penjelasan surat kuasa hukum, posisi Komisaris Utama atas nama ZA disebut sudah tidak ada lagi atau vacant.
Kuasa hukum ZA juga mempersoalkan perubahan susunan kepengurusan BPRS RHA. Dalam konferensi pers, Hj. Tri Atnuari menyebut SR menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), sedangkan anak kandung SR menempati jabatan Komisaris Utama menggantikan ZA.
βJelas terlibat karena pengganti komisaris utama itu akan digantikan anak kandungnya SR dan pemegang kendali saham itu akan digantikan SR, jadi anak kandungnya menjadi komisaris utama, pemegang kendali saham terbesarnya itu SR,β kata Hj. Tri Atnuari.






