“Peraturan Presiden dimaksud, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan,” sebut Sekda.
Sekda menjelaskan, dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Medan terdapat 3 (tiga) peran, yaitu Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data. BPS sebagai salah satu Pembina Data berperan antara lain untuk menetapkan standar data dan metadata yang berlaku lintas instansi berperan memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, serta berperan dalam pembinaan data sektoral.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai Wali Data, lanjutnya, berperan antara lain untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta berperan untuk menyebarluaskan Data.
“Peran Walidata ini sangat strategis, untuk itu pada kesempatan ini, saya secara khusus mengingatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai Walidata Pemerintah Kota Medan agar berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan, yang salah satu tugasnya adalah memverifikasi data-data yang terkumpul pada Satu Data Kota Medan agar segera dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas,” pesan Sekda seraya menambahkan, selain sebagai Walidata Dinas Kominfo Kota Medan juga berperan sebagai Produsen Data.
