“Pemerintah Kota/Kabupaten tidak boleh mengurus Pendidikan Tinggi, oleh karena itu kita menginginkan SDM di Tebing Tinggi ini meningkat, kita punya aset, sudah dibangun sekolahnya seperti itu, oleh karena itu kita pergi ke Universitas Sumatera Utara (USU), supaya USU buka di Tebing Tinggi. Tidak jadi. Karena alasan operasional dan personal tak cukup orang untuk mengoperasionalkannya dan cost-nya yang bolak balik. Kita pergi ke Kementerian Kesehatan, mereka sudah tak mampu lagi karena dalam situasi covid 19, fokus untuk penanganan.
Kementerian agama kita pergi bahwa kita berminat agar UIN bisa dibuka di Kota Tebing Tinggi ini, mereka menyatakan akan segera membuka disini, dengan demikian operasinya tinggal mereka laksanakan, kalau kita menyerahkan itu kepada mereka” ungkap Walikota.
“Kita pergi ke Jakarta, kita baru menandatangani kesepakatan (letter of intent), disamping bersama dengan tim melihat aset apa yang akan diserahkan. Kemudian, setelah dihitung aset tersebut berjumlah 15 miliar. Maka harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari DPRD, diberikan penjelasan kepada DPRD” ujar Walikota.
