Robi menambahkan bahwa meskipun wacana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI, namun suara dari daerah juga penting untuk dipertimbangkan, terutama soal dampak sosial-politik yang akan muncul jika sistem ini diberlakukan.
Ia juga mengakui bahwa masyarakat memang semakin pragmatis dalam proses pemilihan. Namun, menurutnya, sistem pemilihan langsung memberikan kesempatan yang lebih luas bagi publik untuk mengenal calon pemimpinnya secara langsung.
“Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, memang lebih gampang bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi potensi praktik politik uang. Tapi tetap saja, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang layak memimpin mereka jadi hilang,” ungkapnya.
Robi menyimpulkan, setiap sistem memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, ia mengingatkan agar semangat reformasi yang telah dibangun sejak era demokratisasi jangan sampai terkikis hanya karena alasan efisiensi anggaran atau kalkulasi politik semata.
