Selain itu, ungkap Bobby, berdasarkan laporan dari beberapa dinas teknis, ada beberapa proyek dari Kementerian PUPR yang terancam bisa gagal karena terkendala, salah satunya dari BPN terkait masalah pembebasan lahan. Persoalan seperti ini, imbuhnya, perlu dilakukan pembahasan. Sebab, efeknya bisa panjang sehingga pihak kementrian tidak akan mau lagi membantu Pemko Medan.
“Nanti pihak kementrian bisa mengatakan, setiap uang APBN masuk ke Kota Medan pasti menjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) karena persoalannya hanya pembebasan lahan. Jika pun uang APBN mau masuk ke Kota Medan, pihak kementrian pasti menyarankan agar Pemko Medan yang melakukan pembebasan lahan. Ini yang sebenarnya dikeluhkan pihak kementrian yang kami rasakan hari ini,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Bobby berharap agar persoalan ini segera diselesaikan. Jika tidak, jelasnya, Pemko Medan akan menjadi catatan bagi pihak kementerian. Apabila mereka ingin melaksanakan proyek di Kota Medan, bilangnya, maka persyaratan pembebasan lahan dilakukan Pemko Medan. Padahal, lanjutnya, Pemko Medan untuk membebaskan lahan tidak cukup APBD-nya.
