Disampaikan juga, dengan adanya pertemuan yang mengusung tema ‘Bakohumas Garda Terdepan Keterbukaan Informasi Publik’ ini diharapkan praktisi humas bisa lebih berperan aktif menjadi media komunikatif yang menghubungkan lembaga dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STKIP) Medan DR Sahyan Asmara selaku narasumber menyampaikan, Bakohumas adalah lembaga non struktural yang diperlukan untuk pencitraan positif dan penguatan legitimasi di tengah masyarakat. Ini merupakan tugas eksternal Public Relation (PR)
Dalam melaksanakan tugasnya terkait informasi, Bakohumas terikat undang-undang yang harus dipahami oleh setiap humas, yakni UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Narasumber lainnya, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut Ramdeswati Pohan menyampaikan saat ini ada kegamangan humas akibat banyaknya permintaan informasi dari masyarakat. Untuk mengantisipasi permasalahan sengketa informasi, menurutnya, perlu terus dilakukan sosialisasi terkait UU KIP.
